Pidana Seks di Luar Nikah Bikin Gerah Pelancong Asing, Ini Tanggapan Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket
Uni Eropa tidak mau gegabah merespons pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia
JAKARTA, FIN.CO.ID - Uni Eropa tidak mau gegabah merespons pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia.
Pasalnya, KUHP Baru akan diberlakukan seteah 3 tahun dari pengesahan.
Kendati demikian, Uni Eropa mengajak Indonesia untuk mengkaji kembali 'pasal panas' yang memicu keprihatinan banyak negara.
Baca Juga
BACA JUGA:Kontestan Pemilu Selalu Ingat Kalimat Hits Era 1960: Jawa adalah Kunci
Duta Besar Uni Eropa (Dubes UE) Vincent Piket mengungkapkan, ada dua area yang jadi perhatiannya.
Yakni, area soal ruang kewarganegaraan, demokrasi, kebebasan berekspresi dan persamaan di depan hukum.
“Itu satu blok,” terang Piket di sela-sela media gathering di Jakarta, Senin, 12 Desember 2022.
KUHP dinilai memuat beberapa pasal karet.
BACA JUGA:Pilkada 2024 Jawa Timur, Khofifah-Emil Dardak Berpotensi 'Pisah Ranjang'
Seperti penghinaan terhadap pemerintah, pidana bagi unjuk rasa tanpa pemberitahuan, hingga pidana bagi penyebaran berita bohong.
Banyak analis menekankan pasal semacam ini dapat mengekang kebebasan berekspresi.
Hal tersebut menjadi perhatian Piket.
Menurut Piket, blok kedua yakni aturan mengenai zina dan kohabitasi (pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan).
BACA JUGA:Link Video Cucumilo dengan Kekasihnya yang Bikin Heboh Dicari
Baca Juga
Aturan itu disebut akan membuat turis asing berpikir dua kali sebelum plesiran ke Indonesia.
Padahal, Indonesia kerap menjadi negara tujuan liburan.
Terutama Pulau Dewata, Bali.
Piket mengatakan, tidak hanya Eropa yang menyoroti pasal ranah privat.
BACA JUGA:Jelang Natal dan Tahun Baru, Pengamanan 9 Objek Wisata Kepulauan Seribu Diperketat
Pasal tersebut mengusik benak para pelancong sebelum memutuskan untuk berkunjung ke Indonesia.
Baca Juga
“Oleh sebab itu, UE harus memastikan tidak ada kerugian yang tidak semestinya kepada warga negaranya yang menetap atau berpergian ke Indonesia,” ucap Piket.
Menurut Pasal 411, orang yang melakukan zina dapat dipidana penjara selama satu tahun.
Sedangkan menurut Pasal 412, orang yang tinggal bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipenjara selama enam bulan.
BACA JUGA:Kejar Target Desa Berlistrik di Seluruh Pelosok Negeri, PLN Gandeng TNI Petakan Strategi Wilayah
Pemidanaan seks di luar nikah diatur dalam Pasal 413 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.
Selain itu, KUHP juga berpotensi memidana kohabitasi, yakni praktik tinggal seatap bersama lawan jenis di luar ikatan nikah.
Aturan ini pun tertuang dalam Pasal 414 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
Kendati demikian, keduanya masuk dalam delik aduan. Artinya, perbuatan zina dan kohabitasi hanya dapat dilaporkan oleh istri/suami sah, atau anak serta orangtua terhadap pasangannya yang berzina atau kohabitasi.
BACA JUGA:Ada Pejabat DKI Jakarta 'Bermain' di Proyek Pengadaan Barang dan Jasa, Siapa Dia?
Menurut Piket, blok kedua lebih berkaitan dengan hal-hal moralitas.
Ia mengatakan bahwa masih mempelajari KUHP untuk menentukan apakah memenuhi hukum internasional sehubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Yang sebelumnya juga telah diadopsi Indonesia,” terangnya.
KUHP yang baru akan berlaku tiga tahun setelah tanggal diundangkan. Yakni pada 2025. Menurut Piket, Pemerintah masih punya waktu untuk menanggapi kritik yang telah dilontarkan berbagai pihak.
BACA JUGA:Bawa Celurit Emas Sambil JJS, Dua Pelajar Babelan Bekasi Ditangkap Polisi
“Masih cukup waktu bagi Pemerintah untuk mengambil dan mendengarkan keprihatinan yang telah disampaikan,” tutur Piket.
Menurut dia, dalam tiga tahun ke depan, tidak ada yang berubah. Secara de facto, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Selama masa tersebut, Piket menawarkan kesediaan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia.
Sebab, UE merupakan pemangku kepentingan dan mitra yang erat bagi Indonesia.
BACA JUGA:Widy Keluar dari Vierratale, Kevin Aprilio: Mungkin Habis Menstruasi
“Kita memiliki hubungan yang didasarkan pada nilai-nilai bersama pada konvensi hak asasi manusia internasional yang telah ditandatangani dan dilaksanakan kita semua,” tandasnya.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia mengeluarkan peringatan untuk warganya menyusul pengesahan KUHP baru di Indonesia yang turut melarang seks di luar nikah.