Penilai seperti ini, kata Sigit Nugroho, memiliki muatan kepentingan pribadi orang-orang dalam PSSI. Bahkan, kepentingan pribadi dan kelompok orang-orang dalam PSSI ini tidak hanya pada penilaian standar stadion tetapi juga kepada hal lain.
“PSSI ini ahli dalam mencari celah apapun untuk menggugurkan sesuatu, dan mengkatrol sesuatu yang sesuai kepetingan oknum pengurus atau kelompok pengurus. Ini terjadi dalam banyak aspek. Tak cuma stadion,” tegasnya.
Untuk itu, mantan Ketua Umum Asosiasi Suporter Sepak Bola Indonesia (ASSI) ini menyarankan agar PSSI harus tegas dalam menilai standardisasi satu stadion berdasarkan aturan yang ada, tanpa menarik kepentingan pribadi atau kelompoknya ke dalam, demi perbaikan sepak bola dan keamanan bagi seluruh orang yang datang ke stadion.
“Tentu saja mutlak harus diperbaiki. Tinggal sesuaikan dengan item-item yang belum ada dalam check-list detail standar stadion versi AFC. Jika stadion ini milik pemerintah, perlu melibatkan Kementrian PUPR dan/atau pihak terkait. Karena ada timbal balik berupa uang sewa dan perawatan dari klub pengguna,” jelasnya.
“Jika stadion itu milik swasta, mereka sendiri yang harus memperbaiki. Bisa saja melibatkan pemerintah, tentu dengan klausul yang disepakati. Semua itu bisa dicarikan solusi asal dibuka ruang komunikasi,” tambahnya.
