Mayor Paspampres Perkosa Anggota Kostrad, Komnas Perempuan: Jangan Sampai Terjadi Pembebasan Hukuman
Kasus pemerkosaan yang dilakukan anggota Paspampres berpangkat Mayor terhadap anggota Kostrad mendapat sorotan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kasus pemerkosaan yang dilakukan anggota Paspampres berpangkat Mayor terhadap anggota Kostrad mendapat sorotan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani menegaskan kasus yang dilakukan Mayor Inf Bagas Firmasiaga (BF) terhadap anggota Kostrad Letda Caj GER harus diusut hingga tuntas.
Selain itu penanganan kasus tersebut harus dikawal sehingga tidak terjadi impunitas atau pembebasan hukum terhadap pelaku.
Baca Juga
Namun, untuk memastikan kasus tersebut berlanjut hingga tuntas harus dilakukan pengawalan.
BACA JUGA:Ditinggal Pergi Mayor Inf Bagas Firmasiaga, Letda Caj GER Syok Sudah Tak Berbusana
"Kasus harus terus dikawal untuk memutus impunitas," ujarnya kemarin.
Dia pun meminta agar seluruh proses persidangan mengikuti tata acara hukum pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Dalam UU TPKS, korban kasus kekerasan seksual lebih terlindungi.
"Sehingga hak-hak korban juga dapat terpenuhi dengan baik," katanya.
BACA JUGA:Danpaspampres Buka Suara Soal Mayor Inf Bagas Firmasiaga Lakukan Pemerkosaan Pada Letda Caj GER
Karenanya, meski pelaku berstatus prajurit TNI, UU TPKS dapat diterapkan dalam peradilan militer.
Pihaknya juga mengusulkan agar Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer direvisi.
Hal itu memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI di luar kapasitasnya bisa diadili melalui peradilan sipil.
"Ini juga bagian tidak terpisahkan dari agenda reformasi sektor keamanan," ungkapnya.
Baca Juga
Mayor Infanteri BF, anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang diduga memerkosa Letda GER, prajurit perempuan yang bertugas di Kostrad, terancam dipidana dan dipecat.
Dia kini dijebloskan dalam tahanan Kodam Jaya/Jayakarta.
Danpaspampres: Kita Serahkan ke POM TNI
Komandan Paspampres (Danpaspampres) Marsda Wahyu Hidayat Sudjatmiko buka suara soal kasus pemerkosaan yang dilakukan anak buahnya.
Diketahui perwira Paspampres Mayor Inf Bagas Firmasiaga diduga melakukan pemerkosaan terhadap anggota Kostrad Letda Caj GER saat pengamanan KTT G20 di Bali.
Baca Juga
Danpaspampres Marsda Wahyu Hidayat menegaskan bahwa kasus tersebut akan diusut hingga tuntas.
Ditegaskannya, dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada POM TNI.
“Nanti biar hukum yang memutuskan. Sekarang sudah ditahan sambil menunggu proses hukum,” ujarnya dikutip Senin, 5 Desember 2022.
Sebelumnya Jenderal Andika Perkasa membenarkan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan Mayor Infantri BF terhadap anggota Kostrad Letda Caj (K) G.
“Jadi, kalau enggak salah sidiknya di Makassar karena korban ini bagian dari Divisi 3/Kostrad, tetapi akan diambil alih oleh Puspom TNI karena pelaku kan Paspampres,” katanya Jenderal Andika, pada Kamis, 1 Desember 2022.
Ditegaskan Andika, Mayor BF sudah berstatus tersangka. Selain itu, Andika memastikan pelaku telah dipecat dari TNI.
“Satu, itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja, maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus,” tegas Andika.
Sedangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku geram atas peristiwa yang dilakukan anggota Paspampres Mayor Inf Bagas Firmasiaga (BF).
Mantan Panglima TNI itu menegaskan anggota Paspampres Mayor Inf BF akan mendapat sanksi tegas sesuai hukum yang ada.
Mayor Inf BF yang memperkosa anggota Divisi Infanteri 3/Kostrad, Letda Caj (K) GER akan dipidana dan dilakukan pemecatan.
"Enggak ada toleransi di dalam penegakan hukum siapapun dia, itu, dari manapun dia berasal," ujarnya di Epicentrum XXI, Jakarta dikutip, Minggu (4/12/2022).
Ditegaskannya, di tubuh TNI sudah terdapat aturan tegas mengenai pelanggaran disiplin murni dan tidak murni.
"Jika prajurit TNI melakukan pelanggaran berupa perbuatan pidana, maka pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana," katanya.
Selain itu, ditegaskannya, prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana juga bakal dikenai sanksi pemecatan.
Namun sanksi pidana dan pemecatan tetap harus dilakukan sesuai hukum yang ada.
"Kita tunggu hasil persidangan. Jadi enggak semena-mena dipidanakan dipecat. Semua harus melalui proses," tegasnya.