Ridwan Kamil Pastikan UMP Jawa Barat 2023 Pasti Naik, Segini Besarannya?
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp1.841.487,31.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Besaran upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2023 dipastikan naik.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menegaskan, besaran UMP Jawa Barat Tahun 2023 akan naik jika dibandingkan tahun lalu.
BACA JUGA:UMP DKI Jakarta 2023 Sebesar Rp4,9 Juta, Tinggal Disahkan Pj Gubernur Heru Budi Hartono
Baca Juga
"Buruh minta (UMP Jawa Barat 2023, red) 12 persen (naiknya), pengusaha minta enam persen. Nanti kita lihat ya, tapi intinya naik," kata Ridwan Kamil, di Kota Bandung, Kamis 24 November 2022.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp1.841.487,31.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen jika dibandingkan dengan nilai UMP Tahun 2021.
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan formula kenaikan UMP juga seiring dengan instruksi dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan penetapan UMP Jawa Barat Tahun 2023 akan dilakukan pada 27 November 2022.
BACA JUGA:Kisaran Kenaikan UMP Sulawesi Selatan dan UMK Kota Makassar Tahun 2023 Sebesar Ini
"Sedang dibahas, pokoknya sesuai jadwal. Intinya ada kenaikan signifikan dibanding dengan tahun lalu," kata Ridwan Kamil.
Sementara itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyatakan UMP Jawa Barat 2023 saat ini sudah dibahas di tingkat Dewan Pengupahan.
Penetapan UMP Jawa Barat 2023 hanya tinggal menunggu persetujuan Gubernur Ridwan Kamil untuk segera disahkan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan pembahasan UMP Jawa Barat Tahun 2023 disesuaikan dengan regulasi anyar yaitu Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.
Taufik mengatakan Dewan Pengupahan pun baru saja merampungkan pembahasan UMP dengan kalangan serikat pekerja dan serikat buruh.
Diketahui, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat tahun 2023 dipastikan naik.
Baca Juga
Dalam membahas besaran UMP Jawa Barat tahun 2023, Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum bersilaturahmi dan berdiskusi bersama gabungan serikat pekerja.
Pembahasan terkait wacana kenaikan UMP Jawa Barat dan UMK Jawa Barat tahun 2023 Jawa Barat di Rumah Dinas Wagub Jabar, Kota Bandung, Jumat.
BACA JUGA:Besaran UMP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Segera Ditetapkan, Segini Besarannya?
Pertemuan yang melibatkan perwakilan dari serikat buruh di Jabar ini untuk menindaklanjuti peningkatan upah tiap tahun yang kerap dilaksanakan keputusannya pada setiap bulan November.
Uu Ruzhanul Ulum mengemukakan, keinginan dari pihak buruh ada kenaikan upah sebanyak 13 persen.
Akan tetapi Wagub Jabar menyampaikan harus dipahami pula kondisi perusahaan di masa saat ini.
Baca Juga
“Kita harus pahami, bahwa situasi perekonomian, khususnya di Jawa Barat tidak seperti yang kita harapkan," kata Uu dikutip Minggu 20 Nvember 2022.
BACA JUGA:Urutan Pertama E-voting, Haedar Nashir Berpeluang jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah
"Sebagaimana kemarin kita berkunjung ke salah satu perusahaan tekstil dengan Pak Menteri (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), beberapa perusahaan sudah membuat beberapa kebijakan,” sambungnya.
Ia menuturkan, kebijakan perusahaan di antaranya tidak selamanya karyawan bekerja seperti biasa enam atau tujuh hari.
Karena ada yang dikurangi menjadi tiga atau empat hari per minggunya.
"Ada pula kebijakan yang lain terkait situasi ekonomi global yang sekarang berdampak pada negara kita, termasuk berdampak pada produk yang diekspor ke luar negeri,” tuturnya.
BACA JUGA:Terungkap! Isi WA Teddy Minahasa ke Mami Linda: Iki Ono Barang 5 Kg Wes Golekno Lawan
Dengan kendala tersebut, ujar dia, produksi yang diekspor ke luar negeri akan berkurang sehingga bisa berdampak kepada berkurangnya produksi yang bisa berpotensi kepada fenomena pemutusan hubungan kerja.
“Saya selaku pemerintah ada di tengah-tengah. Di satu sisi saya juga memperjuangkan kesejahteraan buruh. Jangan sampai kehidupan buruh di Jawa Barat tidak sesuai dengan yang diharapkan karena upah murah,” ujar Uu.
Namun, ujar dia, di satu sisi juga jangan sampai memberatkan perusahaan, sehingga perusahaan tidak mampu membayar, yang ujung-ujungnya bisa kolaps, sehingga penting untuk membangun komunikasi antara berbagai pihak terkait.
Ia mendorong produk-produk yang dihasilkan supaya dijual kembali di dalam negeri.
Jadi produk yang diperjualbelikan tidak akan berpengaruh dengan permasalahan global yang saat ini mengemuka.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) ada perubahan.
UMP dan UMK seharusnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menggunakan penambahan inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) serta ada koreksi batas atas, dan batas bawah.
“Kalau dengan PP Nomor 36 untuk Jawa Barat akan ada empat kabupaten yang tidak naik, yaitu Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Bogor dan Karawang. Namun sekarang dengan formulasi yang baru dipastikan upah akan naik,” kata Rachmat.
BACA JUGA:Pukulan Keras Prancis di Piala Dunia Qatar 2022, Karim Benzema Dipastikan Absen
“Untuk angka-angka lebih jelasnya kita masih menunggu surat dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Itu juga hasil kompromi karena para buruh menginginkannya 13 persen. Sementara kondisi sekarang juga tidak terlalu baik, khususnya untuk padat karya,” jelasnya.
Menurut Rachmat, diperkirakan akan ada kenaikan antara 7 hingga 8 persen dari upah yang sekarang.
Pembahasan lebih lanjut masih dilakukan. UMP yang seharusnya ditetapkan tanggal 21 November 2022 diundur paling lambat 28 November.
Sedangkan UMK seharusnya ditetapkan tanggal 30 November diundur menjadi 7 Desember.
Diketahui, UMP Jawa Barat 2022 sebesar Rp 1.841.487. Sementara di tahun sebelumnya, UMP Jawa Barat adalah Rp1.810.350 atau memiliki persentase kenaikan 1,72%.
UMK Kota Bekasi Tahun 2023
Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi tengah dibahas oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di wilayahnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Ika Indah Yarti mengungkapkan, beberapa kali pertemuan melalui Dewan Pengupahan Kota (Depeko) telah dilaksanakan.
"Kalau rapatnya sih sudah beberapa kali, dari bulan-bulan kemarin, seperti apa dan bagaimana perhitungnya itu yang kita rapatin," ungkap Ika Indah Yarti, Rabu 2 November 2022.
BACA JUGA:Ternyata Ada Kecurigaan Warga Soal Penyiksaan Rohimah ART di Bandung Barat
Menurutnya saat ini rapat yang dibahas saat ini, belum masuk pada tahap formulasi perhitungan nilai kenaikan upah di tahun 2023 nanti.
Indah Yarti menjelaskan, pihaknya masih harus melakukan dialog terlebih dahulu terhadap semua semua pihak.
Nantinya Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serikat buruh serta masukan dari kementerian akan menjadi pertimbangan.
"Jangan ada gejolak, pada akhirnya juga kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan perhitungan terhadap UMK tahun 2023," jelasnya.
BACA JUGA:Penyebab Konser Dewa 19 Diundur, Polisi: Izin Belum Keluar Tiket Sudah Dijual
Selain itu perhitungan nilai kenaikan upah, akan melalui pertimbangan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta masukan dari seluruh serikat buruh dan APINDO.
Alurnya akan dimulai dengan pembahasan melalui rapat Depeko, setelah keluar nilai kenaikan akan dilanjut dengan penetapan dalam rapat pleno.
"Jadwalnya sampai tanggal 30 (November 2022), kita bisa memberikan rekomendasi kepada gubernur," ucapnya.
Perlu diketahui, dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat, UMK 2022 Kota Bekasi sebesar Rp 4.816.921,17 atau naik sebesar 0,71 persen dari UMK 2021 yakni sebesar Rp 4.782.935,64.
Dengan nilai sebesar itu menjadikan UMK Kota Bekasi tertinggi di Jawa Barat, yang dimana urutan kedua ditempati oleh Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312,00 dan disusul Kabupaten Bekasi di urutan ketiga dengan nilai Rp 4.791.843,90.
Sebelumnya, Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 diminta menggunakan Permenaker.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022.
Yakni sebagai landasan rekomendasi penetapan upah minimum (UM) 2023 baik upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).
BACA JUGA:Viral! Oknum Kopassus dan Warga Sipil Aniaya Karyawan P.A Resto Family Karaoke Boyolali
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri selaku Ketua Dewan Pengupahan Nasional meminta Depeda mematuhi dan menggunakan Permenaker tersebut dalam menyusun pertimbangan bagi gubernur untuk menetapkan upah minimum tahun depan.
Ia menjelaskan salah satu yang diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 adalah perubahan waktu penetapan oleh gubernur.
Periode penetapan dan pengumuman UMP 2023 yang sebelumnya paling lambat 21 November 2022 diperpanjang menjadi 28 November 2022.
Sedangkan UMK sebelumnya paling lambat 30 November 2022 menjadi 7 Desember 2022.
BACA JUGA:Minum Jus Wortel Hilangkan Mata Minus? Begini Penjelasan Dokter
Alasan perubahan adalah untuk memberikan waktu yang cukup bagi Depeda menghitung upah minimum 2023 sesuai dengan formula baru.
"Oleh karena itu, kami meminta Depeda untuk mematuhi ketentuan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini dalam menyusun rekomendasi upah minimum tahun 2023, yang akan ditetapkan oleh masing-masing gubernur," kata Putri
Permenaker tersebut juga mengatur formula penghitungan upah minimum 2023 yang mencakup variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan variabel alfa.
Variabel alfa merupakan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yaitu antara 0,10 sampai 0,30.
BACA JUGA:Mansur United Trending di Twitter, Begini Kisah Yusuf Mansur Ingin Beli MU
Di antara rentang nilai itu Depeda melakukan penghitungan dengan mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja sesuai daerah masing-masing.
Hal itu menjadi letak ruang dialog bagi anggota Depeda, serta menjadi kesempatan bagi Depeda untuk melaksanakan peran strategisnya memberikan rekomendasi kepada gubernur.
"Jelas bahwa maksud pengaturan mengenai penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini adalah dengan optimalnya fungsi Dewan Pengupahan melakukan analisa yang cermat seperti yang telah saya jelaskan," katanya.
"Maka rekomendasi yang akan diberikan kepada gubernur diperoleh angka yang diharapkan dan diterima oleh seluruh pihak selanjutnya akan ditetapkan oleh para gubernur," demikian Indah Anggoro Putri.