DPRD DKI Hindari Dana Hibah 'Ganda' Dalam RAPBD 2023, Ratakan Rp 25 Juta per Yayasan
Guna menghindari kecemberuan sosial antarpenerima dana hibah dari APBD DKI 2023, DPRD pun harus turun tangan
JAKARTA, FIN.CO.ID - Guna menghindari kecemberuan sosial antarpenerima dana hibah dari APBD DKI 2023, DPRD pun harus turun tangan.
Melalui Komisi E DPRD DKI, dana hibah di tahun 2023 ditetapkan untuk yayasan di bawah naungan Dinas Sosial DKI masing-masing sebesar Rp. 25 juta.
Hal itu dilaokasikan dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2023.
Baca Juga
BACA JUGA:Reza Arap Diduga Main Dating Apps Bumble, Kini Akunya Ramai Diburu
Angka tersebut dinilai cukup adil sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antar yayasan.
Selain mencegah kesenjangan, upaya itu dilakukan agar tercipta standarisasi jumlah belanja hibah yang sama untuk masing-masing Yayasan.
“Supaya ada standarisasi kesamaan, karena ini penerima hibah baru semua. Dikhawatirkan ada kesenjangan, jadi lebih baik distandarisasi, disamakan semua,” ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria, beberapa waktu lalu.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, terdapat 125 yayasan penerima dana hibah dalam anggaran di bawah Dinas Sosial DKI.
BACA JUGA:Wow! Video Kebaya Merah 16 Menit Go Internasional, Masuk 5 Besar Situs Dewasa Ternama Dunia
Karena itu, Komisi E sepakat permintaan pengajuan belanja hibah yayasan dikurangi.
Dalam Rancangan APBD DKI tahun 2023, ungkap Iman, Dinas Sosial DKI sebelumnya mengalokasikan anggaran belanja hibah untuk yayasan sebesar Rp. 4,46 miliar untuk 125 yayasan.
Lewat pembahasan, anggaran tersebut dikurangi sebesar Rp. 242 juta.
Sehingga menjadi Rp. 4,22 miliar.
BACA JUGA:Daftar Pemain Top Terakhir Kali Berlaga di Piala Dunia 2022, dari Lewandowski hingga Messi
Baca Juga
“Ya, angkanya sekarang berkurang Rp. 242 juta,” ungkap Iman.
Dalam pemberian belanja hibah di Rancangan APBD DKI 2023, Iman mengingatkan agar tidak ada yayasan yang mendapatkan anggaran ganda.
Pasalnya, terdapat beberapa kemiripan nama yayasan penerima hibah di bawah naungan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual DKI.
“Untuk dana hibah ini saya soroti jangan sampai ini double dengan Biro Dikmental, karena namanya sama-sama nih, ada yayasan ini, yayasan itu. Takutnya minta ke sini dan ke situ, majelis taklimnya minta di sini, nanti bantuan sosialnya minta di situ. Ini jangan sampai terjadi,” tegas Iman.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa aspek untuk menguji setiap yayasan yang layak untuk mendapatkan anggaran dana belanja hibah.
Baca Juga
“Mulai dari legalitas, keberadaan, lokasi, programnya, kemudian kita sinkronisasi, mengecek apakah mereka sudah pernah mendapatkan dana hibah,” ungkap Premi.
Untuk itu, Premi menyatakan siap menjalani tugasnya untuk menjaga amanah terkait belanja hibah untuk yayasan yang telah ditetapkan Komisi E.
“Ya sudah ditetapkan, dan kami siap menerima hasil keputusan dari komisi E,” tegas Premi.