News . 05/11/2022, 20:00 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi mengkritik sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang dinilai inkonstitusional.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Permahi, Fahmi Namakule menilai, Ketua KPK Firli Bahur bersikap istimewa terhadap Lukas Enembe.
Fahmi Namakule mengatakan, aturan main dalam penerapan hukum terhadap setiap tersangka kejahatan extra-ordinary crimes berupa perbuatan korupsi tentunya harus sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"KPK seolah bersikap khusus terhadap Gubernur Lukas, alasan tidak dapat menghadiri pemanggilan KPK perihal kondisi kesehatan, sampai dengan jaminan pelayanan kesehatan khusus dari KPK tehadap Gubernur Lukas, namun hal tidak diindahkan olehnya," kata Fahmi lewat keterangan tertulis kepada fin.co.id, Sabtu 5 November 2022.
BACA JUGA:KPK: Kedatangan Firli ke Rumah Lukas Enembe Tak Langgar Aturan
BACA JUGA:Momen Pertemuan Firli Bahuri dengan Lukas Enembe Jadi Sorotan Aktivis Antikorupsi
Fahmi menyayangkan langkah Firli Bahuri yang turun langsung ke Papua untuk memeriksa Lukas Enembe.
Dia menilai, sebagai pimpinan KPK hal ini tentu merupakan langkah yang tidak etis dan inkonstitusional.
"Sebagai pimpinan KPK harusnya tidak boleh melakukan pertemuan dengan seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi pertemuan dilakukan secara khusus dikediamannya tersangka," ujar Fahmi Namakule.
Dia mengatakan, hal ini tertuang dalam pasal 36 a UU KPK No. 30 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka.
"Kalau hanya untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan kenapa tidak hanya cukup unsur anggota KPK yang berkerja sama dengan tim medis dari Ikatan Dokter Indonesia saja," kata Fahmi.
Kata dia, sikap Firli Bahuri dengan bertindak sewenang-wenang ini mencerai ketentuan larang dalam UU KPK yang secara nyata dan tegas tidak diperbolehkan dirinya untuk berkomunikasi dengan tersangka maupun pihak keluarga dengan dalil atau alasan apa pun juga.
BACA JUGA:Terungkap, Ternyata Ini Alasan KPK Cuma Periksa Lukas Enembe Selama 1,5 Jam
BACA JUGA:KPK Akan Periksa Lukas Enembe, Kuasa Hukum: Belum Ada Jadwal
KPK Tegaskan Pertemuan dengan Lukas Enembe Tidak Langgar Aturan!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keikutsertaan Firli Bahuri dalam rombongan yang menemui tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe tidak melanggar aturan.
"Adapun keikutsertaan pimpinan dalam kegiatan tersebut tentu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi KPK sebagaimana undang-undang yang berlaku," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat 4 November 2022.
Ali Fikri mengatakan, pertemuan itu tidak melanggar pasal 36 seprti yang dituduhkan.
"Tidak ada pelanggaran undang-undang. Pasal 36 bila (pertemuan) dilakukan sembunyi-sembunyi, di tempat tertentu yang mencurigakan," ucap Ali.
Pertemuan tersebut, kata dia, juga dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh berbagai pihak serta dipublikasikan kepada masyarakat.
"Itu semua dalam rangka pelaksanaan asas keterbukaan dan kami pastikan tetap memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk soal kode etik bagi insan KPK," kata Ali.
Ia mengatakan bahwa kedatangan tim penyidik KPK ke kediaman Lukas Enembe ialah dalam rangka melakukan pemeriksaan perkara skaligus kesehatan tersangka tersebut.
"Hal tersebut sebelumnya tentu telah dilakukan kajian dan diskusi mendalam di internal KPK, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU), seluruh struktural penindakan, pimpinan, serta pihak-pihak terkait lainnya," tuturnya.
Kegiatan pemeriksaan tersebut, kata dia, juga memiliki dasar hukumnya, yaitu Pasal 113 KUHAP yang menyatakan bahwa jika seseorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.
Selain penyidik, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga telah menemui Lukas Enembe di kediamannya tersebut.
Menurut dia, kedatangan KPK ke Papua sebagai bentuk keseriusan untuk menuntaskan kasus yang menjerat Lukas Enembe tersebut.
"Untuk kepastian hukum, kami harus memastikan kondisi kesehatan tersangka dimaksud. Untuk itulah dalam kegiatan pemeriksaannya, diikutsertakan pula tim dokter KPK dan IDI," ujar Ali.
Sebelumnya, Firli menegaskan bahwa kedatangan tim KPK di kediaman Lukas Enembe semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum.
Kendati demikian, kata dia, KPK dalam prosesnya juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki tersangka.
Ia menjelaskan bahwa tim KPK memeriksa Lukas Enembe selama 1,5 jam, yakni terkait dengan perkara sekaligus kondisi kesehatannya. Pemeriksaan dibantu empat orang dokter dari IDI Pusat dan IDI daerah. Di akhir pemeriksaan, juga dilakukan penandatanganan berkas berita acara dan administrasi lainnya oleh pihak KPK dan Lukas Enembe.
"Terkait dengan pertanyaan penyidik, ini bukan tentang jumlah pertanyaannya, melainkan bagaimana saudara LE (Lukas Enembe) dapat kooperatif mengikuti pemeriksaan dan memberikan keterangannya kepada kami," ujar Firli.
KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id