Sepakbola

Komnas HAM: Baiknya PSSI Setop Dulu Liga Sepak Bola Indonesia

Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang terus menjadi sorotan. Komisi Nasional Hak Asas

Komnas HAM: Baiknya PSSI Setop Dulu Liga Sepak Bola Indonesia
Momen Hansamu Yama Pranata dalam laga Persija Jakarta vs Persis Solo di BRI Liga 1 2022/2023.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyoroti Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang terus menjadi sorotan.

Komnas HAM pun menyarankan agar liga sepak bola di Indonesia disetop atau diberhentikan terlebih dahulu.

Komnas HAM Choirul Anam mengatakan pihaknya merekomendasikan agar PSSI membekukan sementara seluruh pertandingan sepak bola di Indonesia.

BACA JUGA:Komnas HAM Simpulkan Tragedi Kanjuruhan Merupakan Pelanggaran HAM Ada Tujuh yang Dilanggar

BACA JUGA:Polisi Gandeng Komnas HAM Selidiki Kematian Aktivis Papua Filep Karma

BACA JUGA:Jangan Semua Lepas Tangan, Komnas HAM: Harus Ada yang Bertanggung Jawab Kasus Gagal Ginjal Akut

Pertandingan baru bisa dilakukan setelah standardisasi substantif terhadap seluruh pengawas dan perangkat pertandingan sesuai dengan aturan dari PSSI, FIFA, dan AFC dilakukan.

"Komnas HAM merekomendasikan PSSI membekukan seluruh aktivitas kompetisi sepak bola sampai dilakukan standardisasi yang substantif terhadap seluruh pengawas dan perangkat pertandingan lainnya, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan FIFA, Asian Football Confederation (AFC), dan PSSI," ujarnya, Rabu, 2 Oktober 2022.

Langkah tersebut, perlu dilakukan demi menjamin penyelenggaraan pertandingan sepak bola Tanah Air yang aman.

BACA JUGA:Insiden Kanjuruhan, Komnas HAM: Penyebab Utamanya Gas Air Mata

BACA JUGA:Komnas HAM Kantongi Video Kunci Tragedi kanjuruhan: Kami Semakin Yakin

Rekomendasi ini disampaikan oleh Komnas HAM dalam rangka memperbaiki persepakbolaan Indonesia dan mencegah agar tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober 2022 lalu tidak terjadi kembali.

Selain itu, Anam juga menyampaikan empat rekomendasi lainnya dari Komnas HAM untuk PSSI. Pertama, PSSI direkomendasikan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap statuta, aturan keamanan serta keselamatan, kode disiplin, dan berbagai perjanjian kerja sama dengan para pihak yang terkait dengan pertandingan sepak bola.

Evaluasi itu diharapkan dapat dilakukan dengan memprioritaskan keamanan dan keselamatan insan sepak bola, termasuk di dalamnya juga melibatkan aparat keamanan.

Kedua, Komnas HAM merekomendasikan PSSI untuk bekerja sama dengan klub-klub sepak bola di Tanah Air dalam menghadirkan pembinaan yang sungguh-sungguh kepada suporter sepak bola.

BACA JUGA:Komnas HAM 'Sentil' PSSI dan FIFA Gelar Fun Footbal: Hormati Korban Kanjuruhan

"Pembinaan ini, sesuai dengan standar HAM yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, sportivitas, toleransi, pencegahan ujaran kebencian, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia," ujar Anam.

Ketiga, tambah dia, PSSI perlu bertanggung jawab secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi proses hukum tragedi Kanjuruhan yang sedang berjalan saat ini serta memulihkan korban, keluarga korban, ataupun pihak-pihak lain yang terdampak dalam tragedi tersebut.

Terakhir, Komnas HAM merekomendasikan PSSI untuk menyusun indikator pertandingan berisiko tinggi yang akuntabel dan meletakkan aspek keamanan, keselamatan, serta ketersediaan infrastruktur sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola yang aman.

Pelanggaran HAM

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM, tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan 135 orang tersebut menyimpulkan kategori pelanggaran HAM.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, kesimpulan Komnas HAM saat Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran HAM karena tidak memastikan prinsip serta norma keselamatan.

"Kesimpulannya adalah peristiwa Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip serta norma keselamatan dan keamanan," kata Choirul Anam, Rabu 2 November 2022.

BACA JUGA:Polda Jatim Bongkar Alasan Ketum PSSI Mangkir Pemeriksaan Tragedi Kanjuruhan

Ia menyebutkan terdapat tujuh pelanggaran HAM dalam tragedi Kanjuruhan. 

Pertama, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan melalui penggunaan gas air mata.

"Penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan di dalam stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebihan karena berdasarkan Pasal 19 aturan FIFA soal safety and security itu dilarang," ujar dia.

Dengan penembakan gas air mata sebanyak 45 kali, ujar Anam, tragedi Kanjuruhan menyebabkan 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka.

Kedua, pelanggaran HAM terkait dengan hak memperoleh keadilan. Anam mengatakan bahwa pelanggaran itu muncul karena penegakan hukum yang belum mencakup keseluruhan pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan dan kompetisi sepak bola di Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022.

BACA JUGA:Aremania Gelar Aksi, Tuntut Proses Hukum yang Adil Terkait Tragedi Kanjuruhan

"Dalam hal ini, seharusnya aparat penegak hukum memastikan seluruh pihak, baik di lapangan maupun pihak yang bertanggung jawab, membuat aturan yang kemudian dilarang harus dimintai pertanggungjawaban," ucap Anam.

Pelanggaran HAM ketiga adalah pelanggaran terhadap hak untuk hidup terkait dengan kematian 135 orang dalam tragedi Kanjuruhan akibat penembakan gas air mata.

Pelanggaran-pelanggaran HAM berikutnya adalah pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, hak atas rasa aman, hak anak, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena bisnis semata.

"Jadi, entitas bisnis yang mengabaikan hak asasi manusia. Jadi, dia lebih menonjolkan aspek-aspek bisnisnya daripada aspek hak asasi manusia. Itu tujuh pelanggaran dalam peristiwa tragedi kemanusiaan Kanjuruhan," jelas Anam.

Kasus tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang masih terus diselidiki pihak kepolisian.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, adanya potensi penambahan tersangka baru dalam kasus Tragedi Kanjuruhan.

BACA JUGA:Polda Jatim Bongkar Alasan Ketum PSSI Mangkir Pemeriksaan Tragedi Kanjuruhan

BACA JUGA:Aremania Gelar Aksi, Tuntut Proses Hukum yang Adil Terkait Tragedi Kanjuruhan

“Ada (potensi tersangka baru),” ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo, Sabtu, 29 Oktober 2022, dikutip dari laman PMJNews.

Namun, Dedi tidak menjelaskan lebih lanjut soal potensi tersangka baru tersebut karena masih menunggu petunjuk dari jaksa.

"Nunggu petunjuk jaksa dulu. (Jumlah tersangka) nanti dulu. (Sangkaan pasal) Sama. Dikenakan juga selain (Pasal) 359 dan atau 360, dan 103 UU Nomor 11 Tahun 2022," tuturnya.

Diketahui, Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut.

BACA JUGA:Aremania Menggugat: Kasus Tragedi Kanjuruhan Jangan Berhenti dengan Tetapkan 6 Tersangka

Enam tersangka itu, yakni Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel laga Arema FC Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno.

Selanjutnya tiga tersangka lain yakni Kompol Wahyu Setyo Pranoto selaku Kabagops Polres Malang, AKP Hasdarmawan selaku Danki 3 Sat Brimob Polda Jatim, dan AKP Bambang Sidik Achmadi selaku Kasat Samapta Polres Malang.

Polda Jawa Timur (Jatim) resmi menahan enam tersangka tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur.

Enam tersangka Tragedi Kanjuruhan Malang yang menelan 135 korban jiwa ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Jatim.

BACA JUGA:Aremania Menggugat: Kasus Tragedi Kanjuruhan Jangan Berhenti dengan Tetapkan 6 Tersangka

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan keenam tersangka ditahan usai menjalani pemeriksaan tambahan.

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap enam tersangka Tragedi Kanjuruhan. Penyidik berkesimpulan bahwa pemeriksaan tambahan sudah cukup sehingga perlu dilakukan langkah selanjutnya, yakni penahanan," katanya, Senin, 24 Oktober 2022.

"Penahanan ini merupakan komitmen Polri untuk terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejadian ini," ujar Dirmanto.

Berita Terkait