Jakarta . 28/10/2022, 18:46 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta menuntaskan pembayaran kekurangan pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN Pemprov DKI Jakarta sebesar 25 persen.
"Berdasarkan hasil reses saya salah satu hasilnya yakni banyak ASN yang menanyakan TKD sisa 25 persen yang belum dibayar Pemprov DKI. Padahal hasil pemeriksaan BPK itu harus dibayar karena hak ASN," ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rasyidi saat berbincang dengan fin.co.id, Jumat (28/10/2022).
Menurut wakil ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta itu, jika memang sudah ada hasil pemeriksaan BPK seyogyanya apa yang menjadi hak ASN harus dipenuhi Pemprov DKI.
BACA JUGA:Aniaya Tiga Wanita, Kadispora Papua Barat Dipolisikan
"Dan saya berharap Pj Gubernur DKI membayarnya," ungkap dia.
Seperti diketahui saat Pandemi Corona menggila, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan pemotongan TKD sebesar 50 persen.
Duit tersebut digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19.
Hasil pemotongan TKD 60.320 ASN Pemprov DKI tersebut kemudian dibelanjakan untuk bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada 1,6 juta keluarga terdampak Covid-19.
BACA JUGA:Sniper Lihat Tiga Anggota KKB Bawa Senjata Api, Dor! Satu Orang KKB Tewas Ditembak di Kiwirok
Pemotongan TKS ASN sebesar 50 persen terhitung dari bulan Mei sampai Desember 2020, baru dibayar 25 persen, sementara sisanya 25 persen belum dibayar sampai saat ini.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya merespons keluhan sejumlah ASN terkait pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 25 persen.
Maria mengatakan, seharusnya para ASN Pemprov DKI Jakarta memahami bahwa pada tahun 2020, seluruh masyarakat Jakarta, serta Indonesia umumnya terdampak pandemi Covid-19.
"Waktu itu APBD DKI terkoreksi sehingga semua kegiatan yang tidak prioritas tidak dilaksanakan," kata dia.
BACA JUGA:Indonesia Dorong Inisiatif Global Kuatkan Rantai Pasok Minyak Nabati Berkelanjutan
Sekretaris Komisi D DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Syarief menyebutkan bahwa Pemprov DKI tak punya kewajiban membayarkannya.
"Hasil pembicaraan saya dengan Bu Maria (kepala BKD DKI Jakarta). Sisa pembayaran 25 persen itu tidak lagi menjadi kewajiban untuk dibayarkan. Karena Pemda pun sudah menunaikan kewajibannya membayar 75 persen dari TKD ASN," ujar Syarief kepada fin.co.id, Jumat (28/10/2022).
Dia mengatakan, Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtya mengkategorikan pembayaran 25 persen tidak menjadi kewajiban.
Alasannya, saat Pandemi Covid-19, masuk pada kondisi yang mengkhawatirkan di DKI Jakarta.
ASN di Jakarta hanya bekerja dari rumah (work from home) sesuai anjuran pemerintah pusat.
"Kebijakan pemerintah pusat pun saat itu menerapkan WFH bagi setiap instansi pemerintah dan perkantoran swasta," tutur Syarief menirukan ucapan Maria.
Persoalan lainnya, sambung Syarief, pendapatan daerah saat ini juga mengalami sejumlah hambatan.
"Saat ini kategorinya masih minim pemasukan dari PAD (penerimaan asli daerah). Pasca pandemi perlu adaptasi dalam sektor penerimaan daerah," tutup dia.
BACA JUGA:Ini Arti Anies Dikasih Tongkat Tanduk Rusa saat Bertemu Habib Novel di Solo
Hal itu bertolak belakang dengan pernyataan Anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono.
Gembong mengatakan, jika di tahun 2022, kewajiban Pemda harus diselesaikan.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id