Pemilu Malaysia Perebutkan 222 Suara di Majelis Rendah, Anggaran Pesta Demokrasi Terbilang Fantastis

Paling lambat 60 hari pasca-pembubaran parlemen, Konstitusi Malaysia mewajibkan penyelenggaraan Pemilu.

Negara bagian yang telah membubarkan parlemen yakni, Perak, Perlis, dan Pahang.

Pemilu di negara bagian bersamaan dengan Pemilu Nasional.

BACA JUGA: Gagal Ginjal Akut pada Anak Menyasar Kabupaten Sleman, 6 Meninggal Dunia

Kendati demikian, tidak semua negara bagian di Malaysia membubarkan parlemennya.

Negara bagian yang merupakan basis dari koalisi Pakatan Harapan (PH), Selangor, Negeri Sembilan dan Penang, memilih tidak membubarkan parlemen.

Hal serupa juga dilakukan 3 negara bagian yang dikuasai Parti Islam Se-Malaysia (PAS). 

Yakni Kelantan, Terengganu, dan Kedah. 

BACA JUGA: Mantan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Internet Senilai Rp 3,6 M

PAS merupakan anggota koalisi Perikatan Nasional (PN) bersama dengan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).

Sedangkan Majelis negara bagian Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka, keluar dari koalisi pasca jajak pendapat yang diadakan baru-baru ini.

Semula, Pemilu tidak dijadwalkan, setidaknya hingga September 2023. 

Akan tetapi, PM Ismail berada di bawah tekanan dari beberapa faksi koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemilu lebih awal.

BACA JUGA: Tebing Kali Cipinang Kawasan Cibubur Jakarta Timur Longsor, Kondisinya Masih Alami

Pada 30 September lalu, dewan tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memutuskan bahwa parlemen harus segera dibubarkan agar Pemilu ke-15 dapat diadakan tahun ini.