Fraksi PKB Minta Dinas Kesehatan DKI Sediakan Satu Mobil Ambulans per Kelurahan
Mobil ambulans di tingkat kelurahan bisa digunakan saat warga membutuhkan dalam kondisi darurat
JAKARTA, FIN.CO.ID - Keberadaan mobil ambulans di setiap kelurahan sangat dibutuhkan.
Apalagi, ambulans bisa digunakan untuk kondisi darurat.
Banyak warga ibukota yang tidak mampu akan terbantu dengan keberadaan ambulans, bila terdapat anggota keluarga yang sakit.
Baca Juga
BACA JUGA:Panik Lalu Salah Injak, Anggota TNI dan Istri Tewas Ditabrak Anak Sendiri
Menanggapi hal itu, Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Sutikno mengakui adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan di era kepemimpinan Anies Baswedan.
Hanya saja, kebutuhan sarana penunjang seperti mobil ambulans di setiap kelurahan harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Menurut Sutikno, layanan kesehatan perlu dimaksimalkan dengan melengkapi sarana penunjang mobil ambulans.
Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan DKI menyediakan pelayanan ambulans satu unit di setiap kelurahan.
BACA JUGA:Tak Suka Pencitraan, Gerindra: Prabowo Itu 'Rame ing Gawe Sepi ning Pamrih'
"Hal itu tentunya seiring dengan kebutuhan kesehatan dan pelayanan gawat darurat di masyarakat. Tidak ada salahnya jika pemerintah daerah ikut memberikan jaminan," ujar dia, Selasa (18/10/2022).
Dia mengatakan, 267 kelurahan perlu mendapatkan perhatian untuk disediakan fasilitas mobil ambulans.
"Pelayanan ambulans tentunya akan memberikan manfaat. Dinas Kesehatan harus mulai memproyeksikan peningkatan layanan kesehatan tersebut," kata dia.
Salah satu kelurahan yang telah memiliki mobil ambulans yakni Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.
BACA JUGA:Kisah Clara Tan yang Alami Kekerasan dari Mantan Pacar: Ditampar Tiga Kali
Baca Juga
Pengoperasian ambulans ini diresmikan Wakil Walikota Hendra Hidayat di halaman SMPN 26 Kampung Melayu, Rabu (20/10).
Ambulans ini dilengkapi westafel mini serta kotak obat-obatan, alat pemadam api ringan (Apar), tabung oksigen, kursi roda dan tempat tidur pasien beroda.
Hendra Hidayat mengatakan, ambulans ini merupakan swadaya warga sembilan RW di Kampung Melayu.
Dalam waktu tiga bulan warga menyumbangkan uangnya Rp 10 ribu per KK, yang dikumpulkan melalui pengurus RT/RW nya.
BACA JUGA:Nah Lho, Beredar Isu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi akan Merotasi Pejabat Eselon II
Setelah terkumpul ada tambahan dari donatur dan uang langsung dibelanjakan untuk membeli satu unit mobil untuk dijadikan ambulans tersebut.
Baca Juga
"Warga hanya memberikan sekali Rp 10 ribu kepada panitia. Proses pengumpulan lamanya tiga bulan dan pada bulan ke empat, mobil ambulans sudah tersedia. Kami sangat mengapresiasi inisiatif warga Kampung Melayu dan berharap ini bisa diikuti warga di kelurahan lainnya," kata Hendra.
Menurut dia, jika hal ini bisa diterapkan di semua kelurahan maka akan sangat membantu pemerintah dalam hal penanganan Covid-19 maupun penyediaan ambulan bagi warga yang sakit atau meninggal dunia.
"Jika setiap kelurahan memiliki ambulans, maka saat warga membutuhkannya akan cepat teratasi," tuturnya.
BACA JUGA:Ditinggal Beli Mendoan, Balita di Tangerang Terkunci Dalam Mobil, Kondisinya...
Ketua Badan Pengelola Ambulans Kelurahan Kampung Melayu, Syamsudin menambahkan, rencananya ambulans akan disimpan di kantor kelurahan.
Jika ada warga yang membutuhkannya bisa langsung menghubungi pengurus RW.
Operasional ambulans akan dilakukan oleh relawan warga sekitar. Setiap RW diminta menyiapkan dua orang untuk dijadikan relawan.
Nantinya mereka akan dilatih oleh Sudin Kesehatan Jakarta Timur tentang cara pengoperasian ambulans dan penanganan gawat darurat.
BACA JUGA:Korban Penipuan dan Pelecehan Seksual Guru Suci dan Bersih di Kabupaten Bekasi Bertambah
"Perawatan ambulans juga akan dilakukan secara swadaya oleh warga. Yang membutuhkan tinggal menghubungi pengurus RW nya," ucap Syamsudin.
Dilansir dari agddinkes.jakarta.go.id, sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 120 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah, pada BAB VI Pasal 17 menerangkan Perizinan Ambulans Kota, yaitu:
(1)Setiap orang, Badan Hukum dan/atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan Ambulans Kota wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Ambulans dari BPTSP.
(2)Izin Penyelenggaraan Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan sertifikasi ulang.
BACA JUGA:Korban Penipuan dan Pelecehan Seksual Guru Suci dan Bersih di Kabupaten Bekasi Bertambah
(3)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Unit Pelayanan Ambulans.