Kasetpres Heru Budi Hartono terpilih sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.-Screenshot YouTube/Heru Budi Hartono-
Harapan Jokowi ke Budi Hartono
Heru Budi Hartono resmi terpilih menggantikan Anies Baswedan sebagai Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022 mendatang.
BACA JUGA:Heru Budi Hartono Jadi PJ Gubernur, Harapan Ketua PSI: Semoga Jakarta Bisa Kembali Rumah Keragaman
BACA JUGA:Anies Tinggalkan Banyak PR untuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, PDIP: Begitu Banyak
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap agar Budi Hartono bisa mengatasi persoalan utama di Jakarta seperti macet dan banjir.
"Kemarin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin 10 Oktober 2022.
Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat siang 7 Oktober 2022.
"Saya kan udah kenal Pak Heru lama sekali, sejak (saya) jadi apa, wali kota di DKI; kemudian waktu memegang badan keuangan saya tahu betul rekam jejak (Heru) secara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya," kata Jokowi.
BACA JUGA:Profil Heru Budi Hartono, Kasetpres yang Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan
Presiden juga menilai Heru memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan siapa pun.
"Sehingga kami harapkan nanti ada percepatan-percepatan, termasuk yang berkaitan dengan tata ruang," tambah Jokowi.
Heru dipilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menyingkirkan dua kandidat lain, yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.
Dalam Rapat TPA tersebut, dihadiri pula oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, serta perwakilan lembaga dari Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
