Keuangan . 05/10/2022, 08:00 WIB

Bukan DP Nol Persen, Ini Jurus Baru Pemerintah Agar MBR Bisa Punya Rumah, Namanya Staircasing Ownership

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Bukan Down Payment (DP) nol persen, ini adalah jurus baru pemerintah agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa punya rumah. 

Pemerintah akan segera merilis skema baru kepemilikan rumah bagi MBR yang disebut staircasing ownership. 

BACA JUGA:Kementerian PUPR Kenalkan 'Jurus' Pentahelix Untuk Penanganan Kawasan Kumuh di Indonesia

BACA JUGA:Telan Anggaran Rp 108 Triliun, PUPR Targetkan Penanganan Kawasan Kumuh 10 Ribu Hektar Hingga 2024

Staircasing ownership adalah skema kepemilikan rumah bertahap. Skema ini memungkinkan masyarakat mencicil kepemilikan rumah dengan harga yang lebih murah. Caranya bagaimana?

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, skema staircasing ownership itu merupakan skema yang diperuntukkan bagi rumah susun atau apartemen pada tahap awal.

Hal itu merujuk data bahwa 79 persen dari data backlog perumahan merupakan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan.

Menurut Herry TZ, rumah susun atau apartemen merupakan properti yang cocok untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan yang sudah padat. 

BACA JUGA:Alhamdulillah, Hingga Akhir Tahun Belum Ada Usulan Kenaikan Tarif Jalan Tol

BACA JUGA:Ruas Tol Cibitung-Cilincing dan Serpong-Balaraja Takkan Gratis Lagi, PUPR Sebut Tarifnya Diatas Rp1.500 Per Km

Namun demikian, harga rumah vertikal bisa  mencapai dua kali lipat dibandingkan rumah tapak, sehingga hanya bisa dimiliki oleh orang yang berpendapatan tinggi. 

Padahal, seharusnya rumah susun atau apartemen adalah sebuah solusi untuk mengatasi ketersediaan lahan murah di perkotaan, agar tingkat kemampuan beli MBR menjadi lebih terjangkau. 

Disebutkan Herry TZ, skema staircasing ownership membuat cicilan yang harus dikeluarkan calon pemilik rumah lebih kecil. Namun demikian, calon pemilik rumah juga harus membayar sewa kepada penjual rumah atau pengembang. 

Meskipun harus membayar cicilan dan juga sewa, skema tersebut tetap lebih murah dibandingkan KPR konvensional.

BACA JUGA:Rudal Balistik Korut Melintas di Jepang, WNI Diminta Cari Perlindungan di Bangunan Bawa Tanah

BACA JUGA:Liga Champions Bakal Mengheningkan Cipta Demi Korban Tragedi Kanjuruhan Malang

Contohnya cicilan rumah vertikal senilai Rp 2,4 juta per bulan dengan bunga 5 persen per bulan. Melalui skema staircasing ownership, calon pemilik rumah hanya perlu mengalokasikan cicilan rumah senilai Rp 1,2 juta per bulan dengan bunga 5 persen per bulan. 

"Artinya, jika sebelumnya yang bisa mencicil apartemen hanya masyarakat dengan pendapatan Rp 7 juta per bulan. Staircasing ownership membuat cicilan dapat dilakukan oleh masyarakat dengan pendapatan Rp 5 juta per bulan," ungkap Herry TZ dalam konferensi pers di media center Kementerian PUPR, Selasa 4 Oktober 2022. 

Herry mengatakan, skema staircasing ownership menggunakan konsep share to equity. Kepemilikan rumah dibagi menjadi dua antara calon pemilik rumah dan penjual rumah selama masa cicilan berlangsung.

Di samping itu, skema staircasing ownership akan lebih menguntungkan bagi pengembang rumah segmen MBR. 

BACA JUGA:Liga Champions 2022/2023: Head To Head Liverpool vs Rangers dan Prediksi Skor

BACA JUGA:Jelang Matchday Liverpool vs Rangers, Jurgen Klopp Menyadari Pertandingan Tidak Akan Berjalan Mudah

Menurutnya, imbal hasil yang dapat dihasilkan dari staircasing ownership dapat mencapai 2,5 persen per bulan, atau lebih tinggi dibandingkan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 0,5 persen per bulan.

"Skema ini sudah kami bahas dengan pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan, tapi skema ini baru dalam tahap pengembangan. Nantinya, skema ini dapat digunakan dengan akad konvensional maupun syariah," ungkap Herry.

Herry menilai skema staircasing ownership menjadi penting mengingat angka backlog perumahan telah mencapai 12,5 juta unit. Sementara itu, angka tersebut akan terus tumbuh sebanyak 600.000 unit setiap tahun.

Sementara itu, kemampuan anggaran negara dalam memfasilitasi pemilikan perumahan hanya mencapai sekitar 300.000 unit per tahun, melalui skema FLPP maupun Tapera.

BACA JUGA:Indonesia Berpotensi Dapat Sanksi FIFA Imbas Tragedi Kanjuruhan, Begini Analisanya

BACA JUGA:Indonesia Bakal Kena Sanksi FIFA Akibat Tragedi Kanjuruhan? Ini Daftar 7 Sanksi FIFA yang Pernah Diberikan

 "Staircasing ownership ini lebih kepada menjawab tantangan keterjangkauan cicilan kepemilikan rumah. Dia bisa dimanfaatkan oleh pekerja formal dan informal," pungkas Herry.

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id