Kasus Lukas Enembe, Moeldoko: Saya Mungkin Lebih Keras Lagi, Ini Murni Soal Hukum!

JAKARTA, FIN.CO.ID-  Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Lukas Enembe, tidak ada kaitan dengan politik, karena murni merupakan kasus hukum.

"Saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalannya soal hukum murni," ujar Moeldoko, Kamis 29 September 2022.

Lukas Enembe kini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi proyek dari APBD itu.

Moeldoko mengatakan, dalam penanganan kasus hukum tidak ada pengecualian. Kata dia, semua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.

BACA JUGA: Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Ungkap Intervensi Elemen Negara

BACA JUGA:Moeldoko: Terorisme Tidak Berkaitan dengan Ajaran Agama

"Maka siapa pun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, tak ada pengecualian," kata dia.

Dia berharap seluruh pihak mendukung proses hukum, termasuk yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

Moeldoko juga mempersilahkan jika saja ada upaya menghalang-halangi penjemputan Lukas Enembe, maka TNI akan dikerahkan.

"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan, ya apa boleh buat," kata Moeldoko.

Dia juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Papua.

BACA JUGA: AHY Ungkap Kondisi Lukas Enembe: 4 Kali Kena Stroke Hingga Keterbatasan Bicara

BACA JUGA:AHY Copot Lukas Enembe dari DPD Demokrat Papua!

"Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Nah, kita tunggu saja proses hukumnya," ujarnya.

KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin lalu.