Gegara Tabloid Ini, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu
Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin ke
JAKARTA, FIN.CO.ID- Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin kemarin 26 September 2022.
Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD), Miartiko Gea mengatakan, laporan itu terkait dengan beredarnya tabloid Anies Baswedan beberapa waktu lalu di sebuah Masjid di Kota Malang.
Tabloid yang berjudul 'Mangapa Harus Anies' itu dinilai merupakan kampanye terselubung dan politik identitas yang dilakukan Anies Baswedan dan relawannya.
Baca Juga
“Senin, 26 September 2022, pukul 16.00, kami telah mendatangi Sentra Gakumdu Bawaslu RI untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan melalui penyebaran tabloid Anies Baswedan di kota Malang,” ujar Mico dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa 27 September 2022.
BACA JUGA:Survei CSIS: Ganjar Pranowo Unggul, Tapi Keok Jika Lawan Anies Baswedan
BACA JUGA:Jokowi Bilang Anies Baswedan akan Masuk Penjara? Andi Arief Klarifikasi Begini...
Tidak hanya Anies Baswedan, Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi juga melaporkan relawan Anies terkait tabloid tersebut.
Miartiko Gea mengatakan, saat ini pentahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dimulai, sehingga apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dianggap masuk dalam kategori pelanggaran pemilu.
"Kami dari Kornas PD, Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi menganggap bahwa ini masuk kategori pelanggaran pemilu. Lalu kami melaporkan ke Bawaslu RI untuk mulai diproses," tutur Gea.
Gea mengatakan, poin dalam laporannya itu dengan harapan agar politik identitas tidak lagi dimainkan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, politik identitas bisa merusak disintegritas bangsa.
“Kami menyampaikan sikap menolak perilaku politik identitas yang ditengarai dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang diduga menyebarkan tabloid yang menyerupai bentuk kampanye terselubung di tempat ibadah di kota Malang pada Kamis, 22 September 2022,” jelasnya.
BACA JUGA:Geger Tabloid Anies Beredar di Masjid Malang, Fahri Hamzah Tegas: 2024 Rakyat Jangan Mau Jadi Korban
BACA JUGA:Beredar Tabloid Tentang Anies di Masjid Malang, Hasan Nasbi: Saat Ini Tentu Tidak Melanggar
"Ini kan menjadi ancaman disintegritas bangsa, nah kemudian harusnya politik-politik harus lebih beradap ya lebih etis, jangan kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan perpecahan bangsa," jelasnya.
Baca Juga
Dalam laporan itu, Gea juga menyertakan sejumlah barang bukti berupa soft file dan hard file tabloid Anies serta saksi dari Malang. Miartiko berharap Bawaslu RI akan segera memproses laporan tersebut.
"Tentu dengan peristiwa ini kami berharap bahwa Bawaslu mempercepat atau memproses laporan kami ini untuk tujuannya adalah agar ke depan tidak terjadi atau tidak terulang peristiwa serupa di kemudian hari," ujar Miartiko.
Sebelumnya, tabliod 'Mengapa Haru Anies' disebar di sebuah Masjid di Kota Malang saat ibadah Salat Jumat pekan lalu.
Tabloid itu berisikan kinerja-kinerja Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI Jakarta.
Wali Kota Malang Sutiaji ikut merespon beredarnya tabloid berisikan kampanye terhadap Anies Baswedan yang disebar di di Masjid Al Amin, Jalan Pelabuhan Tanjung Perak saat salat Jumat pekan lalu.
Sutiaji meminta agar Masjid tidak dijadikan tempat untuk urusan politik.
Baca Juga
"Jangan membawa dan menarik-narik urusan berbau politik ke tempat ibadah. Walaupun domainnya itu domainnya ibadah masing-masing," tegas Sutiaji, Senin 19 September 2022.
Sutiaji menilai, tabloid berupa dukungan kepada tokoh tertentu untuk Capres 2024 disebar ke Masjid, bisa picu pro kontra di tengah umat.
"Nanti dapat menimbulkan kekacauan umat, pro dan kontra. Jangan sampai nilai-nilai baik yang ada di sana itu hilang," imbuhnya.
Sutiaji mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan sutat edaran untuk Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang agar kejadian serupa tak terulang kembali.