Viral . 26/09/2022, 10:05 WIB

Mahfud Singgung Dana Otsus Papua Rp 1.000 T Sebagian Dikorupsi, Husin Shihab: Ini Sih Gila

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua Cyber Indonesia sekaligus pegiat media sosial Husin Alwi Shihab bilang ini sih gila kala Menko Polhukam Mahfud MD singgung dana Otsus Papua Rp 1.000,7 T sebagian dikorupsi.

Husin Shihab menyampaikan opininya pada sebuah kicauan melalui akun media sosial Twitter bernama @HusinShihab.

Ketua Cyber Indonesia itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.

Kini Husin Shihab turut angkat bicara tentang pernyataan Menko Mahfud MD yang bilang dana Otsus Papua Rp 1.000,7 triliun dimana sebagian dikorupsi.

BACA JUGA:Viral Wakil Ketua DPRD Depok Injak Sopir Truk di Jalanan, Mahfud MD: Gubernur Sekalipun Tak Berhak!

"Dana Otsus 1000,7 T dinikmati untuk foya-foya dan rakyatnya dibuat miskin tanpa ada pembangunan nyata di tanah Papua," geram Husin.

"Semua pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat," tambahnya, 23 September 2022.

Lebih lanjut, Husin Shihab menganggap bahwa hal tersebut begitu gila karena memanfaatkan ketidaktahuan rakyat Papua.

"Ini sih gila, memanfaatkan keluguan rakyat Papua dan OPM diopeni untuk mengancam stabilitas negara," beber Husin.

BACA JUGA:Natalius Pigai 'Sentil' Menko Polhukam yang Sebut Rp 1.000 T Untuk Papua: Saya Tidak Tahu Integritas Mahfud

Kicauan Husin Shihab mendapat 38 komentar, 250 retweets, dan 732 likes dari warganet sampai berita ini terbit.

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe murni kasus hukum.

Dia mengatakan penegakan hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe merupakan perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua. Bukan kasus politik.


Menko Polhukam Mahfud MD.-Dok Kemenkopolhukam-PMJ News

"Saya tegaskan kasus Lukas Enembe itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Itu adalah perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua  agar Lukas Enembe diproses hukum," tegas Mahfud di Malang, Jawa Timur, Jumat, 23 September 2022.

BACA JUGA:Terungkap, Tito Karnavian dan Bahlil Pernah Lobi Kursi Wagub Papua di Lukas Enembe

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan aspirasi masyarakat Papua menginginkan agar Gubernur Papua Lukas Enembe diproses secara hukum.

Sebab, ada dugaan tindak pidana korupsi sudah mencukupi. Menurutnya, pengungkapan awal dengan bukti yang ditetapkan KPK terkait dugaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar tersebut dinilai sudah cukup sebagai pintu masuk mengungkap kasus dugaan korupsi lainnya.

"Untuk dugaan korupsinya sendiri banyak sekali. Ada Rp 566 miliar. Kemudian Rp 71 miliar yang sudah diblokir," terang Mahfud.

Selama ini, lanjut Mahfud, pemerintah Indonesia telah memberikan dana otonomi khusus (otsus) mencapai Rp 1.000,7 triliun sejak 2002. 

BACA JUGA:Lukas Enembe Diduga Alirkan Rp560 Miliar ke Kasino Luar Negeri, Husin Shihab: Masuk Ini Barang!

Sementara itu, diperkirakan jumlah dana otsus yang diterima pada masa kepemimpinan Lukas Enembe lebih dari Rp 500 triliun.

"Rp 1.000,7 triliun itu sejak 2002 hingga saat ini. Sementara pada masa Lukas Enembe, lebih dari Rp 500 triliun. Tidak jadi apa-apa, rakyat tetap miskin dan pejabatnya foya-foya," terang Mahfud.

Sejumlah infrastruktur yang saat ini ada di Papua, seperti jalan tol, lanjutnya, merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menko Polhukam tersebut mengaku kecewa sebagian besar dana otsus tidak jelas peruntukannya.

BACA JUGA:Natalius Pigai Perihal Harga BBM Resmi Naik: Yang Dirugikan Adalah Oposisi dan Rakyat!

"Di Papua memang sudah ada infrastruktur jalan tol. Tetapi itu adalah proyek PUPR dari pusat. Saya sudah cek. Untuk dana otsus, itu banyak dikorupsi," urai Mahfud.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id