Natalius Pigai 'Sentil' Menko Polhukam yang Sebut Rp 1.000 T Untuk Papua: Saya Tidak Tahu Integritas Mahfud

Natalius Pigai 'Sentil' Menko Polhukam yang Sebut Rp 1.000 T Untuk Papua: Saya Tidak Tahu Integritas Mahfud

Mantan Komisioner Komnas HAM (2012-2017) Natalius Pigai.-Screenshot YouTube/Official iNews-

JAKARTA, FIN.CO.ID - Eks Komisioner Komnas HAM (2012-2017) Natalius Pigai sebut tidak tahu integritas Mahfud MD kala 'menyentil' Menko Polhukam yang sebut Rp 1000 Triliun untuk Papua sejak 2002.

Natalius Pigai melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @NataliusPigai2.

Eks Komisioner Komnas HAM (2012-2017) terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya.

Kini Natalius Pigai angkat bicara perihal pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang sebut uang Rp 1000 T untuk kesejahteraan Papua sebagian dikorupsi.

BACA JUGA:Natalius Pigai Ungkap Sindiran Menohok ke Luhut yang Sebut Kalau Bukan Orang Jawa Tak Bisa Jadi Presiden

"Saya tidak tahu integritas Mahfud MD nanti waktu yang menjawab," tulis Natalius Pigai, Sabtu, 24 September 2022.

"Saya 1 kali ketemu LE, ditelepon ke Papua bayar ticket dan hotel sendiri," tambahnya.

Lebih lanjut, Natalius Pigai mengaku bahwa dirinya tengah membela kebenaran dimana Papua menyumbang 500 triliun selama 20 tahun terakhir.

"Saya bela kebenaran. Uang Negara dalam 20 tahun 44.000 T. Papua dapat 1000," kata Natalius Pigai.

BACA JUGA:Seruan Dudung ke Prajurit Respon Effendi Simbolon, Natalius Pigai: Ini Berbahaya!

"Papua juga kasih Jakarta & Jawa hampir 500 T selama 20 tahun," pungkas eks Komisioner Komnas HAM itu.

Cuitan Natalius Pigai mendapat 12 komentar, 27 retweets, dan 104 likes dari warganet sampai berita ini tayang.

Sebelumnyam Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe murni kasus hukum.

Dia mengatakan penegakan hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe merupakan perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua. Bukan kasus politik.

Sumber: