Eks Kasum TNI Beri Komentar Serius Terkait KPK OTT Hakim Agung
Eks Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo beri komentar serius terkait KPK OTT Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Eks Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo beri komentar serius terkait KPK OTT Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
Johannes Suryo Prabowo menyampaikan sudut pandangnya pada unggahan lewat akun media sosial Instagram pribadinya bernama @suryoprabowo2011.
Eks Kasum TNI itu diketahui cukup aktif dalam memanfaatkan platform tersebut untuk menelurkan opini-opini pribadinya.
Baca Juga
Kali ini Johannes Suryo Prabowo memberi respons terkait Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) ke Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
(BACA JUGA:Buntut Kasus Suap Hakim Agung, KPK Geledah Gedung Mahkamah Agung, Ada Dugaan Pemberian Lain)
"Bila yang agung saja begini gimana yang enggak?," heran Letjen (Purn) TNI Johannes Suryo Prabowo, 23 September 2022.
Unggahan eks Kepala Staf Umum TNI ini mendapat 1.968 likes dan 346 komentar dari netizen sampai berita ini terbit.
Unggahan tersebut juga mendulang komentar pro dan kontra dari warganet yang mengikuti ataupun tidak akun Johannes Suryo.
"Katanya wakil Tuhan, klo udah begini wakil apa dong?," tanya akun @midun4wd.
(BACA JUGA:Ketua KPK Ancam Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Langsung Beri Pernyataan Mengejutkan)
"Jabatan yang dapat gelar "yang mulia" kena OTT #krisisakhlak," tulis akun @arifgunawan.pns2010.
"Hampir di semua lini penegak hukum hal begini terjadi, yang terungkap hanya sedikit saja," beber akun @dtk_men.
Sebelumnya KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka, termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati alias SD terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya menemukan bukti permulaan yang cukup setelah melakukan serangkaian penyelidikan hingga ditemukan adanya peristiwa pidana.
Baca Juga
(BACA JUGA:Besok, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Harus Datang ke KPK, Begini Risikonya Jika Tak Datang)
"Selanjutnya, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup maka Penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka," ucap Firli Bahuri dalan jumpa pers Jumat dini hari 23 September 2022.
Dalam perkara suap ini, Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) terlibat sebagai penerima. Dia bersama Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP).
Kemudian seorang PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY). Lalu ada seorang PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH). Dan PNS MA Redi (RD), PNS MA Albasri (AB).
Selanjutnya yang terlibat sebagai pemberi, yakni Yosep Parera (YP) selaku pengacara.
(BACA JUGA:Mardani Ali Soal Hakim Agung Kena OTT KPK: Penegak Hukum Saja Rentan Disuap, Ke Mana Rakyat Bisa Berharap?)
Baca Juga
Kemudian Eko Suparno (ES) selaku pengacara pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT), dan pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).
Firli mengatakan untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022.
ETP ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.
DY ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.
MH ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
AB ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.
YP ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan ES ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
(BACA JUGA:Novel Baswedan Ungkap Pernyataan Tak Terduga Tahu KPK OTT Hakim Agung)
"KPK mengimbau SD, RD, IDKS, dan HT untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan yang segera akan dikirimkan tim penyidik," ucap Firli.
Adapun sebagai pemberi, tersangka HT, YP, ES, dan IDKS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara sebagai penerima, tersangka SD, DY, ETP, MH, RD, dan AB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
View this post on Instagram