Viral

Lukas Enembe Diduga Alirkan Rp560 Miliar ke Kasino Luar Negeri, Husin Shihab: Masuk Ini Barang!

Pegiat media sosial Husin Alwi Shihab bilang masuk ini barang terkait Gubernur Papua Lukas Enembe diduga alirkan Rp560 miliar ke kasino luar negeri.

Lukas Enembe Diduga Alirkan Rp560 Miliar ke Kasino Luar Negeri, Husin Shihab: Masuk Ini Barang!
Praktisi hukum Indonesia sekaligus pegiat media sosial Husin Shihab.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua Cyber Indonesia sekaligus pegiat media sosial Husin Alwi Shihab bilang masuk ini barang terkait Gubernur Papua Lukas Enembe diduga alirkan Rp560 miliar ke kasino luar negeri.

Husin Shihab menyampaikan opininya pada sebuah kicauan melalui akun media sosial Twitter bernama @HusinShihab.

Ketua Cyber Indonesia itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.

Kini Husin Shihab turut angkat bicara tentang dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe yang dikabarkan setor Rp560 miliar ke kasino luar negeri.

(BACA JUGA:Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe, Polri Bakal Turun Tangan )

"Masuk ini barang! Semoga penegakannya betul-betul jujur dan adil," tulis Husin Shihab, 20 September 2022.

"Jujur saya mulai hopeless saking banyaknya oknum pejabat penegak hukum yang memainkan kasus demi mendapatkan keuntungan pribadi bersama kelompoknya," tambahnya.

Kicauan Husin Shihab mendapat 13 komntar, 65 retweets, dan 179 likes dari warganet sampai berita ini terbit.

Tak hanya itu Husin Shihab menyauti cuitan dari salah satu pegiat media sosial Rudi Valinka dengan akun yang bernama @kurawa.

(BACA JUGA: Lukas Enembe Siap-Siap ya, KPK Segera Layangkan Panggilan Kedua )

Rudi Valinka atau @kurawa menduga Lukas Enembe main di Marina Bay Sand Casino karena ada area khusus untuk merokok.

"Rp560 M = Sin$ 55 juta. Mainnya di Marina Bay Sand Casino, paling suka di lantai bawah yang free smoking," terang Rudi.

"Kemungkinan kekalahannya lebih dari 1 Triliun karena yang 560 M hanya transfer diluar dari uang cash handcarry + penarikan via ATM dan kartu kredit," tambahnya.

Selain itu @kurawa juga menduga bahwa mekanisme transfer hanya bisa dilakukan melalui jalur khusus ke kasino tersebut.

(BACA JUGA:Aliran Dana Lukas Enembe ke Kasino Diduga Capai Rp 560 Miliar, Alvin Lie: Entah Duit Dari Mana)

"Transfer Rp560 Miliar ini hanya bisa dilakukan lewat jalur perusahaan ke perusahaan casino di MBS," beber @kurawa.

"Kenapa terdeteksi oleh PPATK karena pasti frekuensinya terlalu sering," sambungnya.

Bahkan @kurawa juga menuliskan kalau transfer tersebut dilakukan ketika yang bersangkutan uang tunainya sudah habis.

"Transfer dilakukan saat yang bersangkutan sudah kehabisan duit dari uang cash yang dia bawa. Kalau sudah kalah judi khilaf," terang akun tersebut.

(BACA JUGA:Aliran Dana Lukas Enembe ke Kasino Diduga Capai Rp 560 Miliar, Alvin Lie: Entah Duit Dari Mana)

"Kemungkinan enggak hanya Gubernur kalo PPATK mau lihat semua transaksi keuangan kepala daerah di Papua mungkin hasilnya asoy sih. Sekali pasang main baccarat minimal Sin$ 5000," tutup @kurawa.

Sebelumnya diketahui Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Lukas Enembe menjadi kepala daerah ketiga di Papua yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan yang berangkat dari laporan masyarakat.

(BACA JUGA:Terkait Kriminalisasi Lukas Enembe, Giliran Mahfud MD yang Buka Suara )

"Terkait penetapan tersangka RHP (Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak) dan Gubernur (Papua) LE (Lukas Enembe) ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan juga informasi yang diterima KPK," katannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 14 September 2022.

Alex mangatakan sudah ada tiga kepala daerah Papua yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka yakni Lukas, Ricky, Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Penetapan tersangka kepada tiga orang itu karena adanya komplain dari masyarakat. Lembaga Antikorupsi selalu mendengar keluhan itu kalau bertandang ke Papua.

"Beberapa kali pimpinan KPK ke Papua, dan selalu mendapat komplain dari masyarakat, pegiat antikorupsi dan pengusaha, seolah-olah KPK itu tidak ada kehadirannya di Papua," ujar Alex.

Berita Terkait