Pemerintah Bentuk Satgas Siber, Ketua DPR: Jangan Cuma Kejar Kasus Hacker Bjorka
Pemerintah membentuk tim khusus siber untuk menuntaskan kasus kebocoran data.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pemerintah membentuk tim khusus siber untuk menuntaskan kasus kebocoran data.
Belakangan, hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan data berbagai instansi pemerintah dan juga pejabat negara.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data atau timsus siber yang dibuat pemerintah bisa menyelesaikan kasus kebocoran data dan kejahatan siber.
Baca Juga
(BACA JUGA:Hacker Bjorka Asal Madiun, Polri: Nanti Menko Polhukam yang Menjelaskannya)
(BACA JUGA:Pemuda Madiun Diduga Bjorka Ditangkap Polisi, Fadli Zon: Tidak Presisi Pak Kapolri)
(BACA JUGA:Bjorka Soal Jokowi Bentuk Tim Satgas Atas Kebocoran Data: Ya Semoga Beruntung)
"Kasus kebocoran data sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kami harapkan Satgas Perlindungan Data melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 September 2022.
Ia menegaskan bahwa satgas tersebut jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka tetapi semua kasus.
Peratas yang mengatasnamakan Bjorka telah membocorkan data milik sejumlah instansi dan pejabat negara, mulai dari data yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM card, situs Komisi Pemilihan Umum, hingga surat-menyurat milik presiden.
(BACA JUGA:Benarkah Muhammad Agung Hidayatullah Adalah Bjorka? Begini Penjelasan Polisi)
(BACA JUGA:Bjorka Bongkar Niat Jokowi Pecat Johnny G Plate dari Menkominfo, Benarkah?)
"Masalah kebocoran data sebenarnya 'kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, melainkan juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan," jelas Puan.
Untuk itu, DPR mendorong agar satgas melakukan investigasi besar-besaran. Hal ini mengingat, kata Puan, data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi.
"Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tetapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat," ujarnya.
Baca Juga
(BACA JUGA:Dampak Menuduh Pria Asal Cirebon Sebagai Bjorka, Akun Instagram Anonymus Mendadak Hilang)
Puan pun menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surfshark) Triwulan III 2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak mengalami peretasan data. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Indonesia mengalami 12,7 juta aksi peretasan.
"Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat," ungkap Puan.
(BACA JUGA:Buntut Ulah Hacker Bjorka, OJK Desak Jasa Keuangan Non Bank Jaga Data Nasabah)
Ia mengatakan bahwa kejahatan siber juga menyerang instansi maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) swasta. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah memberi perlindungan keamanan bagi semua pihak.
Puan menegaskan DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap upaya oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kebocoran data. Apalagi, Satgas Perlindungan Data yang dibuat Pemerintah sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang mengamanatkan dibentuknya lembaga otoritas perlindungan data pribadi.
Baca Juga
(BACA JUGA:Bantah Sebagai Bjorka, Muhammad Said Fikriansyah: Saya Editor Video Bukan Hacker)
"Melalui Komisi I yang juga akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data, DPR akan terus mengawal persoalan kebocoran data yang terjadi. DPR berkomitmen melindungi data pribadi masyarakat melalui RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan," kata Puan.