(BACA JUGA: Ditengah Krisis, Wolves Resmi Kontrak Diego Costa)
"Apa kabar mba @puanmaharani ? bagaimana » rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang yang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?" tulisnya.
Menurut pakar media sosial, Ismail Fahmi, netizen yang ikut-ikut menyebar data pribadi yang dibocorkan oleh Bjorka, maka bisa terkena pidana.
"Hati-hati buat netizen yg seneng karena dapat spill data dari Bjorka. Kalau ikut ngeshare data lengkap, bisa masuk kategori doxing, transmisi data pribadi. Penyebaran data seperti ini bisa kena UU ITE," kata Islam Fahmi.
"Bjorka mungkin aman, tapi anda mudah ditemukan" sambung dia.
(BACA JUGA: Bjorka Klaim Bobol Data Jokowi, Kasetpres: Paling Cuma Sampai Window Awal)
Selanjutka Bjorka membocorkan data pribadi diduga milik Menteri Luhut Binsar Panjaitan jika dirinya hanya baru di vaksin dua kali.
Tanggapan Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa kasus kebocoran data negara yang diklaim diretas oleh hacker dengan anam akun Twitter Bjorka, tidak ada keterkaitan dengan data rahasia negara.
“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenkopolhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 12 September 2022.
(BACA JUGA: Tersangkut Kasus Pembunuhan Berencana, Hakim Banding Kurangi Hukuman Bripka MN)
Dengan demikian, menurut dia, kasus tersebut belum membahayakan data negara karena data-data yang dibocorkan kepada publik justru merupakan hal-hal yang sudah diberitakan di koran-koran
“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tegas Mahfud.
Sebagai wujud tindak lanjut kasus itu, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat untuk mendalami hal tersebut.
