Akan tetapi, sambung Puteri, pada Agustus 2022 ternyata komoditas tersebut justru sudah mengalami penurunan harga.
"Ini tentu tidak terlepas dari kerja keras Pemprov Jambi untuk menekan kenaikan harga komoditas ini. Kini, yang masih menjadi persoalan itu berasal dari komoditas beras, bahan bakar rumah tangga, tiket pesawat, emas, listrik, mie instan,” terang Puteri.
Untuk itu, Puteri mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan, terutama komoditas beras yang selama ini masih bergantung dari luar Jambi.
(BACA JUGA:Inflasi Tinggi Amerika Seret Rupiah Makin Rendah)
Namun ternyata, distribusi pangan di Provinsi Jambi terkendala akibat kemacetan dari angkutan batu bara dan kelapa sawit.
“Kita harap pembangunan jalan tol di Jambi bisa segera selesai untuk mempercepat distribusi logistik. Apalagi, setiap tahun kita juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN Karya untuk penugasan jalan tol. Yang harapannya bisa mempercepat lalu lintas logistik di wilayah Sumatera,” ujar Puteri.
Kemudian, juga meminta pemerintah untuk mengkaji pengembangan food estate sebagai solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan pangan di Provinsi Jambi.
“Sebelumnya, di Provinsi Jambi sudah ada wacana untuk pengembangan food estate. Namun sudah sejauh mana capaiannya, tentu kami ingin mengetahui dari pemerintah. Seperti apa komitmen untuk mewujudkan pengembangan food estate di Provinsi Jambi,” urai Puteri.
(BACA JUGA:Gegara Inflasi Sony Naikan Harga PS5, Nintendo Bagaimana?)
Selain itu, legislator dapil Jabar VII ini juga mengingatkan, kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan
Bank Indoneia (BI) untuk terus bersinergi dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengendalikan inflasi di wilayah Jambi, seperti melalui perluasan kerja sama antar daerah, pelaksanaan operasi pasar, penggunaan belanja tidak terduga dalam APBD untuk pengendalian inflasi, dan optimalisasi Dana Alokasi.
