PKS Tolak Kenaikan Harga BBM, Mardani Ali Sera: Kesalahan Pengelolaan Kok Dibebankan ke Rakyat?
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan walk out atau keluar dari sidang Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 6 September 2022.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan walk out atau keluar dari sidang Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 6 September 2022.
Keputusan PKS tersebut sebagai bentuk protesnya kepada pemerintah yang telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Usai walk out dari rapat DPR, Sejumlah anggota dan pimpinan PKS bergabung para pendemo yang menolak kenaikan harga BBM.
Baca Juga
Mengenai hal ini, Mardani Ali Sera selaku anggota PKS menyayangkan terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikan harga BBM.
(BACA JUGA:PKS Walk Out dari Rapat DPR, Ahmad Syaikhu: Bentuk Protes Kenaikan Harga BBM)
Pernyataan Mardani ALi Sera diketahui melalui akun twitter pribadinya bernama @MardaniAliSera.
"Kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM tetap tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran energi yang masih rawan jebol. Seperti ambil gampangnya saja dengan menaikan harga BBM," tulis Mardani Ali Sera pada Rabu, 9 September 2022.
Mardani Ali pun menyinggung kesalahan dalam pengelolaan BBM hingga dibebankan kepada rakyat.
"Kesalahan dalam pengelolaan dan pengawasan kok dibebankan ke masyarakat?," ucapnya.
(BACA JUGA:Keras! Guntur Romli Tulis Kalimat Ini Terkait Sikap Fraksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM)
Disisi lain, Presiden PKS Syaikhu menjelaskan sikap yang diambil PKS sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan pemerintah yang menaikan harga BBM.
"Bersama seluruh anggota Fraksi, Kami mengambil sikap walk out dari rapat paripurna, ini sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang tetap menaikan harga BBM di tengah penolakan luas oleh masyarakat," ucap Syaikhu sebagaimana dilansir FIN dari laman PKS.ID pada Rabu, 7 September 2022.
Tindakan ini dilakukan, karena PKS tidak ingin melihat masyarakat menderita akibat kenaikan harga BBM.
Menurut Syaikhu kenaikan harga BBM akan berdampak luas di seluruh Indonesia.
Baca Juga
(BACA JUGA:Tegas! Hidayat PKS Soal Harga BBM Naik: Mestinya Pemerintah Dengarkan Jeritan Rakyat, Batalkan Kenaikan BBM)
"Sikap yang kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat, PKS berdiri bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM, Kami tak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita," kata Syaikhu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto melakukan interupsi sebelum Menteri Keuangan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam interupsinya, Mulyanto menyampaikan suara PKS tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi dan melakukan walkout.
"Izin interupsi pimpinan, kami menyatakan fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini," kata Mulyanto.
(BACA JUGA:Apa Saja yang Mempengaruhi Penyesuaian Harga BBM?)
Kenaikan harga BBM
Baca Juga
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi resmi menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Jokow menyebut, keputusan itu merupakan pilihan terakhir yang diambil Pemerintah.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu 3 September 2022.
Ada pun harga terbaru BBM bersubsidi yang resmi dinaikan, yakni: BBM bersubsidi pertalite dari Rp7.650,00 per liter naik jadi Rp10 ribu/liter.
Solar bersubsidi dari Rp5.150,00/liter naik menjadi Rp6.800,00/liter.
(BACA JUGA:Partai Garuda: Harga BBM Naik Itu Biasa, Tapi Dipelintir Demi Urusan Politik)
Dan pertamax nonsubsidi dari Rp12.500,00/liter, naik menjadi Rp14.500,00/liter.
Kebijakan ini mulai berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB.
"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit," ungkap Presiden.
Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
(BACA JUGA:Jangan Panik! Kenaikan Harga BBM Tak Pengaruhi Kepercayaan Investor Terhadap Ekuitas Indonesia Lho)
"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Akan tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun," kata Presiden.
Nilai subsidi BBM tersebut, kata Presiden Jokowi, juga terus meningkat.
"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Presiden.
Pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu/bulan dan mulai diberikan pada bulan September selama 4 bulan.
(BACA JUGA:Kembali ke Atas RC213V di San Marino, Marc Marquez: Wow... Motor Ini Cepat)
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan," kata Presiden.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.
"Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," ungkap Presiden.
Kebijakan pemerintah yg menaikkan harga BBM tetap tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran energi yg msh rawan jebol. Seperti ambil gampangnya saja dgn menaikkan harga BBM. Kesalahan dlm pengelolaan & pengawasan kok dibebankan ke masyarakat? #BatalkanKenaikanBBM https://t.co/HoztlHjEMj
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) September 7, 2022