News

Tegas! Hidayat PKS Soal Harga BBM Naik: Mestinya Pemerintah Dengarkan Jeritan Rakyat, Batalkan Kenaikan BBM

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid buka suara tegas soal harga BBM resmi naik dengan mengatakan mestinya pemerintah dengarkan jeritan rakyat dan mendesak batalka

Tegas! Hidayat PKS Soal Harga BBM Naik: Mestinya Pemerintah Dengarkan Jeritan Rakyat, Batalkan Kenaikan BBM
Wakil Ketua MPR RI 2019-2024 dari fraksi PKS Hidayat Nur Wahid.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Wakil Ketua MPR RI (2019-2024) Hidayat Nur Wahid buka suara tegas soal harga BBM resmi naik dengan mengatakan mestinya pemerintah dengarkan jeritan rakyat dan mendesak batalkan kenaikan BBM.

Hidayat Nur Wahid melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter pribadi bernama @hnurwahid yang telah terverifikasi.

Politikus PKS itu terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya.

Sekarang Hidayat Nur Wahid angkat bicara terhadap ramainya perbincangan harga BBM naik dengan bilang pemerintah mesi dengarkan jeritan rakyat dan mendesak untuk batalkan kenaikan BBM.

(BACA JUGA:Pedas! Yan A Harahap Perihal Harga BBM Naik: Rezim ini Benar-benar Tak Peduli Dengan Kesulitan Rakyat)

Hidayat Nur Wahid bersuara usai sepakat dengan cuitan dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie.

Jimly Asshiddiqie mencuit tentang ekonomi pasar yang dijanjikan sebagai landasan politik padahal sesuai UU dimana subsidi menjadi tanggung jawab negara.

"Jika logika ekonomi pasar dipakai selamanya janji politik tidak akan ditepati karena subsidi = beban dan aib," tulis Jimly, Minggu, 4 September 2022

"Tapi kalau pakai logika konstitusi ekonomi UUD45, subsidi = tanggung jawab negara yang mulia, maka Pasal 33 tentukan "cabang produksi yg penting bagi negara dan penuhi hajat hadap orang banyak dikuasai negara"," sambungnya.

(BACA JUGA:Felix Siauw Singgung Pemerintah Suruh Vivo Sesuaikan Harga BBM: Takut Bersaing, Harga Saingan Disuruh Naik)

Pernyataan Jimly Asshidiqie barusan ternyata membuat Hidayat Nur Wahid sepakat. Dirinya merasa kalau pemerintah harus melaksanakan amanat konstitusi.

"Benar Prof. Dan kewajiban Pemerintah adalah melaksanakan amanat Konstitusi, baik pasal dan ayatnya, maupun Pembukaan UUD 45," tulis Hidayat.

"Yang pada alinea ke-4-nya tegas menyebut kewajiban-kewajiban Negara termasuk terhadap ketentuan; “Dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”," lanjutnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua MPR (2019-2024) ini meminta pemerintah agar peduli dengan rakyat yang tengah mengalami kesulitan.

(BACA JUGA:Jokowi Naikan Harga BBM, Rizal Ramli: Nggak Kreatif, Songong Pula! )

"Maka seharusnya Pemerintah peduli dengan Rakyat yang makin susah akibat dari kenaikan BBM, yang daya beli mereka belum pulih akibat covid-19 dan kenaikan harga-harga yang lain," tutur Hidayat.

Hidayat Nur Wahid juga mendesak pemerintah agar membatalkan kenaikan BBM usai harga minyak dunia tengah turun.

"Di saat harga minyak dunia malah turun, maka mestinya Pemerintah dengarkan jeritan Rakyat, batalkan kenaikan BBM," jelas Hidayat.

Politikus PKS ini turut menyinggung Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menjadi alternatif pemerintah dalam menolong masyarakat usai harga BBM naik.

(BACA JUGA:Anthony Budiawan Beri Sindiran Nyelekit Usai Dirjen ESDM 'Tegur' Vivo Jual BBM Murah)

"BLT? Itu juga bukan solusi tepat sasaran, selain validitas datanya bermasalah, BLT yang kecil nilainya juga tak cukup menutupi kebutuhan Rakyat akibat kenaikan BBM dan lain-lainnya," kata Hidayat.

"Apalagi BLT hanya untuk beberapa bulan, padahal kenaikan BBM dan dampak-dampaknya terus berlangsung. Batalkan saja kenaikan BBM!," tutupnya.

Berikut Harga Terbaru BBM Bersubsidi

Sebelumnya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite naik dari Rp7.650,00 per liter menjadi Rp10 ribu/liter.

Kemudian untuk BBM jenis Solar bersubsidi dari Rp5.150,00/liter naik menjadi Rp6.800,00/liter. Dan Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500,00/liter menjadi Rp14.500,00/liter.

(BACA JUGA:Jokowi Naikan Harga BBM, Rizal Ramli: Nggak Kreatif, Songong Pula! )

Adapun pemerintah memutuskan skema mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan sosial sehingga harga BBM mengalami penyesuaian. 

Saat ini besaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp502,4 triliun di APBN 2022, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya menyebutkan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. 

Pemerintah, kata Jokowi, telah meningkatkan hingga tiga kali lipat besaran subsidi dan kompensasi energi di APBN 2022.

(BACA JUGA:Mahasiswa-Buruh akan Kepung Istana dan DPR Protes Kenaikan Harga BBM, BIN Respon Begini... )

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," ucap Jokowi.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun rupiah dan itu akan meningkat terus," sambungnya.

Tak hanya itu Presiden Jokowi menyebut keputusan untuk menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir pemerintah.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Jokowi. 

Berita Terkait