Pengendara di Bekasi Bingung, Revvo 89 Di SPBU Vivo Kembali Tersedia dengan Harga Berbeda
Ditemui di SPBU Vivo Jalan Jendral Sudirman Kota Bekasi, salah satu pengendara sepeda motor Rahmat (34) mengaku kaget dengan munculnya harga baru Revvo 89.
BEKASI, FIN.CO.ID - Kembali tersedianya bahan bakar minyak (BBM) jenis Revvo 89, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo di Kota Bekasi membuat bingung masyarakat.
Ditemui di SPBU Vivo Jalan Jendral Sudirman Kota Bekasi, salah satu pengendara sepeda motor Rahmat (34) mengaku kaget dengan munculnya harga baru Revvo 89.
(BACA JUGA:Aneh Tapi Nyata, Harga Revvo 89 di SPBU Vivo Kota Bekasi Awalnya Mati, Eh Pas Nyala Tiba-tiba Berubah Harga)
Baca Juga
"Sebelumnya Rp 8.900 terus gak ada, sekarang jadi naik lihat harganya pastinya sempet kaget sih," ucap Rahmat saat ditemui fin.co.id di SPBU Vivo, Senin 5 September 2022.
Dirinya mengaku sering mengisi BBM di SPBU Vivo tersebut, hal itu dikarenakan setelah mengisi kendaraan miliknya lebih terasa enak.
"Sempat membandingkan dengan yang lain, lumayan bikin enak gitu yaudah mau gak mau," jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan salah satu pengendara bernama Sadoy (40), ia mengaku bingung setelah mengetahui Revvo 89 di SPBU Vivo sudah tersedia lagi.
(BACA JUGA:Susi Jadi Saksi Kunci Isu Perselingkuhan Putri Candrawathi dengan Kuat Ma'ruf di Magelang)
Ia pun bingung dengan harga yang ditawarkan berbeda dengan sebelumnya, hal tersebut tentunya sangat pengaruh dengan pendapatan ia sebagai Ojek Online (Ojol).
"Ngaruh ke pemasukan, karena apa apa pada naik. Ya kita pemasukannya belum jelas, tapi pengeluarannya gede," ungkap Sadoy saat ditemui di lokasi.
Dengan kondisi BBM semua perusahaan yang sudah mahal saat ini, ia mengungkapkan harus bekerja lebih ekstra lagi karena ia memprediksi semua harga ia akan naik. (Tuahta Simanjuntak)
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo, kembali membuka pelayanan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Revvo dengan RON 89.
Menurut pantauan langsung fin.co.id malam hari ini pukul 20.00 WIB, papan harga jenis Revvo 89 di SPBU Vivo Jalan Jendral Sudirman Kota Bekasi kembali menyala.
(BACA JUGA:Demo Tolak Kenaikan BBM, Jokowi: Ini Kan Negara Demokrasi)
Baca Juga
Setelah siang tadi terpantau sepi tidak ada yang mengisi karena kosong, terpantau malam hari ini kendaraan sepeda motor mulai mengantri di SPBU tersebut.
Terlihat papan harga di depan SPBU sudah menunjukan harga Rp 10.900 per liter, untuk pengisian BBM jenis Revvo 89 yang sebelumnya di jual dengan harga Rp 8.900 per liter.
Kendaraan yang mengantri di SPBU Vivo Jalan Jendral Sudirman pada malam hari ini, didominasi oleh motor dan terlihat beberapa mobil juga ikut mengisi.
Ada beberapa pengendara sepeda motor yang menyempatkan diri untuk berhenti, hanya sekedar melihat papan harga di SPBU.
(BACA JUGA:Intervensi Harga BBM SPBU Vivo, Begini Penjelasan Pemerintah)
"Ternyata naik juga ya mas, saya pikir harganya tetap kaya kemarin," ucap salah satu pengendara motor dan langsung meninggalkan SPBU.
Baca Juga
Kenaikan harga di SPBU Vivo ternyata tidak mengurangi minat masyarakat, untuk membeli bahan bakar di perusahaan tersebut.
Hingga saat ini antrian beberapa kendaraan motor masih terlihat, satu persatu sepeda motor juga telah memasuki area SPBU dan sangat berbeda dibandingkan siang tadi.
Pemerintah dikabarkan melakukan intervensi terhadap harga BBM di SPBU milik PT Vivo Energy Indonesia.
Intervensi dilakukan karena harga BBM di SPBU Vivo, usai Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.
Terkait kabar tersebut, Pemerintah pun kemudian buka suara dan memberi penjelasan ke publik.
(BACA JUGA:Katanya Harga Lebih Murah Tapi BBM Revvo 89 di Seluruh SPBU Vivo Bekasi Kosong, Pengendara pun Auto Kecewa )
(BACA JUGA:Stok BBM di SPBU Vivo Ludes Diserbu Warga yang Panik dengan Kenaikan Harga Pertalite)
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menegaskan Pemerintah tidak pernah melakukan intervensi terhadap penetapan harga jenis bahan bakar minyak umum (JBU) yang dijual PT Vivo Energy Indonesia.
Dijelaskannya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.
Pemerintah menetapkan tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) yang beredar di masyarakat, yaitu pertama adalah jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM yang mendapat subsidi dan kompensasi, yaitu minyak tanah dan solar.
(BACA JUGA:Tawarkan Harga Lebih Murah, Stok BBM Revvo 89 Milik Vivo Malah Kosong)
(BACA JUGA:Menteri ESDM Perintahkan SPBU Vivo Naikan Harga BBM, dr.Tifa Beri Komentar Menohok)
Jenis kedua adalah jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yakni BBM yang tidak mendapat subsidi, namun mendapat kompensasi yaitu bensin RON 90. Terakhir, jenis BBM umum (JBU) yakni BBM di luar JBT dan JBKP.
"Dari ketiga jenis BBM itu, Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran (HJE) jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Sedangkan, HJE jenis BBM umum dihitung dan ditetapkan oleh badan usaha," jelasnya dalam keterangannya, Senin, 5 September 2022.
(BACA JUGA:Felix Siauw Singgung Pemerintah Suruh Vivo Sesuaikan Harga BBM: Takut Bersaing, Harga Saingan Disuruh Naik)
(BACA JUGA:Anthony Budiawan Beri Sindiran Nyelekit Usai Dirjen ESDM 'Tegur' Vivo Jual BBM Murah)
Dengan demikian, HJE JBU ditetapkan oleh badan usaha. Dalam upaya pengendalian harga di konsumen, menurut Tutuka, pemerintah menetapkan formula batas atas, yang mana harga BBM mengacu kepada harga acuan pasar MOPS/Argus dan biaya distribusi dengan margin badan usaha maksimal 10 persen.
Ketentuan tersebut sesuai Kepmen ESDM No 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
(BACA JUGA:Vivo 1000)
"Berdasarkan hal tersebut, pemerintah akan menegur badan usaha apabila menjual BBM melebihi batas atas. Penetapan harga jual di SPBU saat ini merupakan kebijakan badan usaha yang dilaporkan ke Menteri cq Dirjen Migas, sehingga tidak benar pemerintah meminta badan usaha untuk menaikkan harga," katanya. (Tuahta Simanjuntak)