Anthony Budiawan Beri Sindiran Nyelekit Usai Dirjen ESDM 'Tegur' Vivo Jual BBM Murah
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan beri sindiran nyelekit usai Dirjen ESDM 'tegur' pihak Vivo yang jual BBM murah.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan beri sindiran nyelekit usai Dirjen ESDM 'tegur' pihak Vivo yang jual BBM murah.
Anthony Budiawan menyampaikan opininya pada sebuah kicauan melalui akun media sosial Twitter bernama @AnthonyBudiawan.
Managing Director PEPS itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.
Baca Juga
Kini Anthony Budiawan turut angkat bicara terhadap langkah Dirjen ESDM yang 'menegur' pihak Vivo menjual BBM di bawah harga Pertalite milik PT Pertamina (Persero).
(BACA JUGA:Vivo 1000)
"Cuma terjadi di Indonesia, menteri perintahkan harga naik," tulis Anthony Budiawan, Minggu, 4 September 2022.
Lebih lanjut Managing Director PEPS turut mempertanyakan hak pemerintah mengatur Vivo agar harga BBM murah menyesuaikan dengan dinaikkan.
"Apa hak pemerintah (menteri) minta Vivo naikkan harga Revvo 89: apakah ini BBM bersubsidi?," jelas Anthony.
"Kalau bukan, hak Vivo turunkan harga dengan pertimbangan bisnis: ada perusahaan ‘obral’, kenapa dilarang?," sambungnya.
(BACA JUGA:Mahasiswa-Buruh akan Kepung Istana dan DPR Protes Kenaikan Harga BBM, BIN Respon Begini... )
Tak hanya itu, Anthony Budiawan juga menerangkan bahwa di negara maju, kebijakan yang merugikan masyarakat bisa kena mosi tidak percaya.
"Di negara maju, beradab, atau berkedaulatan rakyat, yang menjalankan hukum berdasarkan rule of law," jelas Anthony.
"Kebijakan yang dengan sengaja merugikan masyarakat luas pasti akan mempunyai implikasi serius, bisa-bisa terkena mosi tidak percaya, alias lengser?," lanjutnya.

Suasana sepi di SPBU Vivo Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin, 5 September 2022 sore WIB.-FIN.CO.ID/Tiyo Bayu Nugroho-
Baca Juga
Bagi Managign Director PEPS ini, memerintahkan Vivo agar menaikkan harga BBM murah tak masuk akal
(BACA JUGA:Orang Kaya Jadi Penikmat Terbesar Subsidi BBM, Ekonom: Kenaikan Harga Harus Terukur)
"Perintahkan Vivo naikkan harga merupakan kebijakan tidak masuk akal, merugikan keuangan rakyat untuk memberi keuntungan kepada Vivo: transfer uang rakyat kepada pengusaha SPBU," ungkap Anthony.
"Kenapa? Siapa diuntungkan kalau Vivo untung? Apakah ada KKN? KPK masih ada?," lanjutnya.
Bagi Anthony Budiawan, harusnya kehadiran Vivo yang menjual BBM murah bisa menekan subsidi terhadap Pertalite (BBM bersubsidi).
"Kalau pertalite Rp10.000/liter masih subsidi, pemerintah harusnya senang masyarakat beli BBM dari SPBU lainnya: subsidi pertalite berkurang," imbuh Anthony.
Baca Juga
(BACA JUGA:Naiknya BBM dan 'Mati Rasa' Pemerintah )
"Perintahkan Vivo naikkan harga, indikasi Pertamina mau dongkrak penjualan pertalite: Rp10.000/liter untung besar?," herannya.
Dirjen ESDM 'Tegur' Vivo
Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan pihak Vivo akan segera menyesuaikan harga BBM murah di Indonesia.
"Iya, saya sudah ada komunikasi dengan ditjen migasnya. Nanti mereka menyesuaikanlah," ujar Tutuka ke awak media.
"Harganya berapa tetap dari mereka tapi mereka akan menyesuaikan dengan kondisi saat ini," lanjutnya.
(BACA JUGA:Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran, Erick Thohir Pastikan MyPertamina akan Terhubung dengan Data Kepolisian)
Bagi Tutuka Ariadji, diharapkan Vivo bisa menyesuaikan harga pasca pemerintah menaikkan harga Pertalite per 3 September 2022.
"Dengan adanya penyesuaian harga Pertalite, Vivo akan menyesuaikan harganya segera," terang Tutuka.
Tutuk Ariadji menerangkan kalau harga BBM Vivo yang turun di tengah kenaikan harga BBM Pertamina disebabkan oleh niat Vivo yang ingin menghabiskan stok bahan bakar jenis Ron-89 mereka, yakni Revvo 89.
"Sebelumnya dan sampai saat ini, Vivo menghabiskan stoknya Ron 89 sampai 2 bulan ke depan dengan harga yang terjangkau masyarakat," imbuh Tutuka.
Cuma terjadi di Indonesia, menteri perintahkan harga naik. Apa hak pemerintah (menteri) minta Vivo naikkan harga Revvo 89: apakah ini BBM bersubsidi? Kalau bukan, hak Vivo turunkan harga dengan pertimbangan bisnis: ada perusahaan ‘obral’, kenapa dilarang?https://t.co/zy8bZDqYUp
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) September 4, 2022
Di negara maju, beradab, atau berkedaulatan rakyat, yang menjalankan hukum berdasarkan rule of law, kebijakan yang dengan sengaja merugikan masyarakat luas pasti akan mempunyai implikasi serius, bisa-bisa terkena mosi tidak percaya, alias lengser?https://t.co/QNDu9eISJS
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) September 4, 2022
Perintahkan Vivo naikkan harga merupakan kebijakan tidak masuk akal, merugikan keuangan rakyat untuk memberi keuntungan kepada Vivo: transfer uang rakyat kepada pengusaha SPBU. Kenapa? Siapa diuntungkan kalau Vivo untung? Apakah ada KKN? KPK masih ada?https://t.co/QNDu9eISJS
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) September 4, 2022
Kalau pertalite Rp10.000/liter masih subsidi, pemerintah harusnya senang masyarakat beli BBM dari SPBU lainnya: subsidi pertalite berkurang. Perintahkan Vivo naikkan harga, indikasi Pertamina mau dongkrak penjualan pertalite: Rp10.000/liter untung besar?https://t.co/QNDu9eIkUk
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) September 4, 2022