Keluarga Korban Mutilasi di Papua Minta Jokowi dan Panglima TNI Tanggung Jawab!

fin.co.id - 03/09/2022, 10:52 WIB

Keluarga Korban Mutilasi di Papua Minta Jokowi dan Panglima TNI Tanggung Jawab!

6 Oknum TNI AD yang mutilasi 4 warga Papua digunduli selama di tahanan polisi militer

Dikatakannya, jumlah oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus mutilasi empat warga sipil di Mimika, Papua total menjadi delapan orang.

Artinya dalam kasus mutilasi warga di Mimika ini, jumlah anggota TNI yang terlibat bertambah dua orang. 

Kedua anggota TNI AD tersebut diduga ikut menikmati uang rampasan senilai Rp250 juta. 

"Dari hasil pendalaman yang dilakukan, ada dua orang lagi yang kami periksa. Keduanya ikut menikmati uang hasil tindak pidana itu," kata Jenderal Andika di Mimika, Rabu, 31 Agustus 2022  malam.

Dikatakannya dari delapan oknum anggota TNI yang diduga kuat terlibat mutilasi, enam diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

"Jadi total ada delapan orang, enam sudah tersangka, sementara dua orang masih dalam pendalaman karena menerima uang hasil rampokan itu," kata dia.

Sebelumnya para anggota TNI yang terlibat kasus mutilasi 4 warga sipil di Mimika, Papua bagi-bagi uang usai membunuh. Pembagian uang itu atas perintah Mayor Inf Helmanto Fransiskus Dakhi. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beri perintah ke Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait kasus mutilasi terhadap warga Mimika di Papua.

Kasus Mutilasi tersebut terdapat empat korban warga mimika dengan melibatkan sebanyak enam oknum TNI Angkatan Darat dan tiga warga sipil lainya.

"Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian tapi di-back up (didukung) oleh TNI,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai acara Pemberian Nomor Induk Berusaha kepada UMK Perseorangan di GOR Toware, Jayapura, Papua, Rabu, sebagaimana disiarkan di kanal Youtube pada Rabu, 31 Agustus 2022.

"Sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas proses hukum," ujarnya.

 

Admin
Penulis