Tarif Ojek Online Intip Tarik Ulur Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Butuh Waktu

(BACA JUGA: Pemerintah Ngotot Naikan Harga BBM, DPR: Aneh!)

(BACA JUGA:Presiden PKS: Tolak Kenaikan Harga BBM! Rakyat Butuh Keberpihakan dari Pemimpinnya! )

Namun tren deflasi tahun ini tidak akan terjadi jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Ia mengatakan, level (inflasi) tahunan bisa alami perubahan ketika ada yang di luar kebiasaan, faktor kebijakan atau faktor eksternal.

Kebijakan dimaksud, sambung dia, misalnya jika kenaikan harga BBM pada September.

"Itu langsung inflasinya tinggi, bisa 2-3 persen dalam satu bulan, kalau dia naik 30 persen ya,“ kata Faisal kepada wartawan, Jumat (2/9/2022). 

(BACA JUGA: Komisi VII DPR Bilang Harga Minyak Dunia Turun Tapi BBM di RI Mau Naik: Ini Semakin Tidak Adil! )

(BACA JUGA:Polda Metro dan Kodam Jaya Gelar Rapat Bersama, Bahas Soal Rencana Kenaikan BBM)

Menurut dia, inflasi daerah cenderung dinamis, tergantung dari tempat dan kondisi yang berubah. 

Jika pemerintah pusat meminta daerah menekan inflasi, kata dia, sebetulnya itu yang paling relevan dalam kontrol daerah adalah pangan. 

"Jadi kalau tidak cukup daerah diimpor dari daerah lain,” jelas dia.

Hanya saja, kata dia, pemerintah daerah akan kesulitan untuk mengendalikan inflasi jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM. 

“Kalau BBM dinaikkan, berarti kebijakan pusat, itu susah dikendalikan oleh daerah, karena dorongan kebijakan kenaikan BBM oleh pusat itu terlalu besar dampaknya dibandingkan usaha yang bisa dilakukan oleh masing-masing daerah,” pungkas Faisal.