(BACA JUGA:Kabar Bahagia, Jokowi Bakal Tambah Bansos BLT dan BMK Kalau APBN Ada Uang Lebih)
(BACA JUGA: Seluruh Anak Yatim Piatu Bakal Dapat Bansos Rp300 Ribu Per Bulan)
Dalam hal ini, kata Risma, PT Pos Indonesia memiliki kewajiban mengantar bantuan itu hingga ke rumah masyarakat.
"PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya, foto rumah sama foto dia (penerima) di rumah itu, jadi dokumen lengkap. Data itu bukan by address dan by name saja, tapi ada foto rumah dan kondisi rumahnya. Misal ada komplain, karena misalnya dia lupa sudah menerima, ada fotonya," kata Risma.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
(BACA JUGA: Salurkan Bansos Kemensos, Jokowi: Ini untuk Tambahan Modal Usaha)
(BACA JUGA:Bansos PKH Tahap Dua Cair, Begini Cara Cek Lewat Website dan Aplikasi)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dari total bantuan sosial Rp25,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.
BLT tersebut akan dibayar Rp300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran PT Pos Indonesia.
(BACA JUGA: Keterlaluan, Dapet Dana Bansos Nyasar Sebesar 5,3 Miliar, Pria Ini Menghabisakannya untuk Judi Online)
(BACA JUGA:Mensos Risma: Pengentasan Kemiskinan Bukan Hanya dengan Bansos, Tapi Ada Bantuan Modal )
Kemudian kedua, bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.
Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 T dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.
