Soal DPR Terima Kucuran Uang dari Ferdy Sambo, IPW Bilang Begini
Bahkan, muncul adanya guyuran uang ke LPSK berupa pemberian dua amplop.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Kasus tewasnya Brigadir J alias Nofryansah Yosua Hutabarat dengan tersangka Irjen Ferdy Sambo semakin melebar.
Bahkan, muncul adanya guyuran uang ke LPSK berupa pemberian dua amplop.
(BACA JUGA:Tersangka Baru Kasus Ferdy Sambo Polri Harus Hati-hati, Korban Skenario FS atau Bukan)
Baca Juga
Indonesia Police Watch (IPW) akhirnya angkat suara soal adanya amplop yang diberikan ke LPSK meskipun pada akhirnya ditolak dan dikembalikan.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso berpendapat, bahwa pemberian uang pada LPSK adalah bukti adanya upaya prakondisi untuk memuluskan cerita rekayasa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua.
Oleh sebab itu, PPATK didorong untuk menelusuri pemberian uang oleh Ferdy Sambo ke pihak-pihak lainnya.
Yang pasti, kata Sugeng, IPW tidak pernah menyatakan DPR mendapat uang kucuran dari Ferdy Sambo.
(BACA JUGA:Denny Siregar Blak-blakan: Hasil Prank Sambo Banyak Polisi Dikorbankan)
Secara faktual, IPW sama sekali tidak pernah bicara soal dugaan DPR terima kucuran dari Ferdy Sambo.
Sehingga, dengan pelurusan ini, maka tidak terjadi lagi pengembangan berita yang tidak berdasarkan keterangan yang benar.
Terkait penetapan tersangka baru dalam dalam kasus mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Timsus Polri diminta untuk berhati-hati.
Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) meminta Tim Khusus (Timsus) Polri untuk bersikap berhati-hati menetapkan tersangka baru.
(BACA JUGA:Pengacara Brigadir J Minta Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Alasanya Bikin Mengejutkan)
"Sikap ini diperlukan untuk menjaga demoralisasi puluhan anggota Polri yang saat ini menghadapi pemeriksaan," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.
Baca Juga
Ia menegaskan, hal itu sangat penting karena banyak di antara mereka semata-mata lebih kepada korban skenario Ferdy Sambo.
Menurut Edi Hasibuan, Tim Khusus Polri harus adil, transparan, akuntabel dan terbuka dalam memberikan putusan atas pemeriksaan puluhan anggota Polri yang diduga tidak bekerja profesional dalam menangani perkara pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam, 8 Juli 2022.
"Jangan karena tekanan publik, anggota Polri yang seharusnya cukup dijerat pelanggaran etik tapi harus dikorbankan menjadi tersangka hanya untuk memenuhi harapan publik," katanya.
(BACA JUGA:Hah! Ferdy Sambo Sita 4 Nomor Rekening Brigadir J, Kamaruddin:Tujuanya Memindahkan Uang dari Mafia)
Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan, puluhan anggota Polri itu harus dipastikan perannya.
Apakah terkait langsung dengan peristiwa pidana atau menjadi korban skenario mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.
Baca Juga
"Menurut kami ini sangat penting diperhatikan tentang kondisi mental dan moral anggota serta kewibawaan institusi Polri saat ini. Tidak ada salahnya Tim Khusus Polri perlu mendapatkan masukan dari pengawas eksternal Polri," katanya.
Diketahui, Brigadir J tewas ditembak oleh Bharada E atas perintah Ferdy Sambo di rumah dinas Kadiv Propam, kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, 8 Juli 2022.
(BACA JUGA:Nasib Ferdy Sambo, Belum Juga Naik Sidang Kini Hadapi Kasus Baru!)
Awalnya, Fredy Sambo menyatakan Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Bharada E.
Namun, ternyata tidak ada tembak menembak. Bharada E menembak Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.
Polri telah menetapkan dan menahan empat tersangka yakni Ferdy Sambo, Bharada E, Brigadir R dan KW.
Sebanyak 56 polisi telah menjalani pemeriksaan oleh tim inspektorat khusus karena diduga melanggar disiplin dan etika saat menangani perkara ini.
(BACA JUGA:Denny Siregar Blak-blakan: Hasil Prank Sambo Banyak Polisi Dikorbankan)
Dari jumlah itu, 16 polisi telah menjalani penempatan khusus di Mako Brimob dan Div Propam Polri.