"Pemerintah wajib untuk terus meningkatkan digitalisasi warkah karena dari 4,5 juta lembar warkah, baru 20 persen yang didigitalisasi," imbuh Mardani.
"Digitalisasi penting karena bisa dijadikan sebagai pembuktian dan keberadaan dokumen fisik," tutupnya.
Menteri Hadi Ingatkan Jajarannya
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.-Sekretariat Presiden-YouTube
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mewanti-wanti agar jajarannya menjaga amanah dalam mengemban tugas-tugasnya.
Menteri Hadi Tjahjanto juga menegaskan akan menindak tegas anak buahnya yang terbukti terlibat mafia tanah.
(BACA JUGA: Soal Jokowi Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera: Gak Terlalu Penting Bagi Masyarakat)
Hadi sekaligus meyakinkan akan melindungi jajaran yang bekerja sesuai aturan dan prosedur yang belaku.
Hal ini tak lepas dari belasan orang dari lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi.
Terdapat enam orang di antaranya merupakan pejabat aktif di BPN yang terseret atas kasus mafia tanah.
"Kita ketahui bersama, mafia tanah ada di mana-mana," tutur Hadi, Senin (18/7/2022).
(BACA JUGA: Jokowi Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera Ragukan Adanya Perubahan di Sektor Ini..)
" Untuk itu saya perintahkan jajaran Kakantah/Kakanwil agar tak main-main dalam mengemban amanah yang diberikan oleh negara kepada kita," lanjutnya.
"Sadarlah, rakyat butuh pelayanan kita dan butuh kenyamanan dan rasa aman," imbuh Hadi.
Hadi mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas mafia tanah dan tidak ingin warga yang memiliki hak atas tanahnya harus kehilangan tanahnya akibat ulah mafia tanah.
