KPK Segera Tahan Konsultan Pajak Jhonlin Baratama dan Bank Panin karena Suap Eks Pejabat Pajak
KPK segera menahan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo dan Kuasa Wajib Pajak Bank Panin Veronika Lindawati terkait kasus suap pajak.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama Agus Susetyo dan kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Veronika Lindawati terkait kasus dugaan suap pengurusan nilai pajak.
Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka penyuap mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.
(BACA JUGA:Kasus Suap Pajak, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak Divonis Masing-masing 9 dan 8 Tahun Penjara)
Baca Juga
"Tentu nanti akan menyusul (ditahan) berdasarkan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan teman-teman penyidik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022.
Ia mengatakan, konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Ilham Maghribi yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini telah ditahan dan disidang.
Dia juga menyatakan berdasarkan putusan terdakwa eks Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji, terbukti ada upaya penyuapan yang dilakukan Jhonlin dan Bank Panin lewat Agus Susetyo dan Veronika.
(BACA JUGA:Jaksa Tuntut 2 Eks Pemeriksa Pajak DJP 10 dan 8 Tahun Penjara)
"Tinggal tunggu waktu saja (untuk ditahan)," kata Alex.
Dalam surat dakwaan dua mantan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak didakwa menerima suap sebesar Rp15 miliar dan SGD4 juta.
Berdasarkan penerimaan itu, keduanya disebut jaksa menerima masing-masing SGD606.250.
(BACA JUGA:Periksa Petinggi Bank Panin, KPK Sita Barang Bukti Kasus Suap Pajak)
Suap, kata jaksa, dilakukan untuk merekayasa hasil penghitungan pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP)untuk tahun pajak 2016; PT Bank Pan Indonesia (PANIN),Tbk tahun pajak 2016; dan PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017
Adapun, rincian uang yang diterima yakni, sebesar Rp15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) pada Januari-Februari 2019.
Selanjutnya, menerima uang sebesar SGD500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang SGD500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp25 miliar.
Baca Juga
(BACA JUGA:Jadi Tersangka KPK, Petinggi Bank Panin Diduga Suap Angin Prayitno Rp25 M)
Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total sebesar SGD3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama. Uang itu diterima keduanya pada Juli-September 2019.
Sebelumnya, dua mantan pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak, divonis pidana masing-masing 9 tahun penjara dan 8 tahun penjara.
Keduanya dinyatakan bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait pemeriksaan pajak sejumlah perusahaan.
(BACA JUGA:Anak Eks Pejabat Pajak Wawan Ridwan Akui Transfer Uang ke Beberapa Pihak dari Brankas Orang Tuanya)
"Menyatakan terdakwa I Wawan Ridwan dan terdakwa II Alfred Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua," ucap hakim ketua Fahzal Hendri saat membacakan amar putusan, di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.
Baca Juga
Selain itu, keduanya juga dijatuhi hukuman denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.
Sementara itu, Wawan juga dibebankan hukuman pembayaran uang pengganti sebanyak Rp2.373.750.000 subsider 1 tahun penjara. Sedangkan Alfred dikenakan kewajiban uang pengganti Rp8.237.292.900 subsidair 2 tahun penjara.
Majelis hakim menyatakan Wawan dan Alfred terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk, dan PT Jhonlin Baratama.
Keduanya juga dinyatakan terbukti menerima gratifikasi terkait pemeriksaan pajak dari delapan perusahaan dan seorang swasta Ridwan Pribadi.
Kedelapan perusahaan di antaranya PT Link Net, PT Sahung Brantas Energi, PT Rigunas Agri Utama, CV Perjuangan Steel, PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, PT Walet Kembar Lestari, dan PT Gunung Madu Plantations.
(BACA JUGA:Ditangkap di Sulsel, KPK Tetapkan Wawan Ridwan Tersangka Suap Pajak)
Perbuatan rasuah itu dilakukan bersama-sama Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji; dan Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019, Dadan Ramdani. Kemudian, anggota tim pemeriksa pajak Yulmanizar dan Febrian.
Khusus Wawan, majelis hakim juga meyakini jika yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Terdakwa I, Wawan Ridwan bersalah melakukan tindak pidana secata subsider dan bersama-sama sebagaimana dakwaam ketiga dan empat," ujar hakim Fahzal.