Jakarta

Datangi Dewan Pers, Ini yang Dilakukan Pengacara Istri Kadiv Propam Ferdy Sambo

Pengacara istri kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Pol Ferdy Sambo, Putri Ferdy Sambo kunjungi gedung Dewan Pers Jakara, Pada Jumat (15/7/2022

Datangi Dewan Pers, Ini yang Dilakukan Pengacara Istri Kadiv Propam Ferdy Sambo
Arman Hanis, pengacara istri Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Ferdy Sambo, tiba di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (15/7/2022)

JAKARTA, FIN.CO.ID- Pengacara istri kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Pol Ferdy Sambo, Putri Ferdy Sambo kunjungi gedung Dewan Pers Jakara, Pada Jumat (15/7/2022).

Seperti yang dikabarkan, istri Kadiv Propam terlibat kasus dalam aksi baku tembak polisi Bharada E yang menewaskan Brigadir J.

Aksi penembakan sesama polisi tersebut terjadi di Rumah Dinas Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo, Kompleks Polri Duren Tiga Nomor 46, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7), pukul 17.00 WIB.

Arman Haris Selaku pengacara istri Kadiv Propam tiba di gedung Dewan Pers pada pukul 10.22 WIB.

(BACA JUGA:Dampak Tewasnya Brigadir J, Kapolda Jambi Kirim Tim Trauma Healing untuk Keluarga)

Kedatangan Arman Haris pun untuk berkonsultasi kepada Dewan pers terkait kasus yang dialami istri Kadiv Propam.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yudi Hendriana.

"Ini Sifatnya Konsultasi dulu," ucap Yudi Hendriana pada Jumat (15/7/2022).

Yudi Hendriana menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung secara tertutup, meski begitu akan disampaikan kepada publik usai pertemuan berlangsung.

(BACA JUGA:Moeldoko Beri Pesan Penting Soal Aksi Baku Tembak Sesama Polisi)

Sebagaimana diketahui, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan membenarkan istri kepala divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo alami pelecehan seksual.

Komnas perempuan mendatangi unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk menanyakan penjelasan dugaan kasus pelecahan seksual yang dialami istri Kadiv Propam.

Berdasarkan pertemuanya, Komnas Perempuan jelaskan terdapat dua peristiwa yakni dugaan kasus pelecehan seksual dan kasus yang kedua adalah penembakan.

"Kasus ini betul ada kekerasan seksualnya ada kasus penembakanya. Mari kita pisahkan sehingga pada saat yang bersamaan hiruk pikuk penembakan tidak membuat korban menjadi lebih trauma, itu pesan saya," ungkap ketua Komnas Peremuan Andy Yentriyani pada Rabu (13/7/2022).

(BACA JUGA:Disambangi Kapolda Jambi, Ayah Brigadir J Sampaikan Permintaan yang Bikin Geleng Kepala)

Selain itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga telah membentuk tim gabungan yang terdiri atas satuan kerja internal Polri dan mitra kepolisian dalam hal ini Kompolnas dan Komnas HAM untuk membantu mengungkap peristiwa baku tembak antaranggota Polri di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

Peristiwa baku tembak antara dua anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, yakni Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (Brigadir J) dan Bharada E, di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, kompleks Polri Duren Tiga No. 46 kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7) pukul 17.00 WIB.

Penembakan terjadi antara Brigadir J selaku anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai ajudan drive caraka (ADV) istri Kadiv Propam Polri danBharada E yang bertugas sebagai pengawal (ADV) Kadiv Propam Polri.

Penembakan tersebut mengakibatkan Brigadir Nopryansah tewas tertembak dengan tujuh lubang peluru di tubuhnya.

(BACA JUGA:Turun Lagi Rp5.000, Harga Emas Antam 15 Juli 2022 Per Gram Jadi Segini)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Senin (11/7), mengatakan bahwa peristiwa itu berlatar belakang pelecehan dan penodongan pistol terhadap istri Kadiv Propam Polri, Putri Ferdy Sambo.

Perhatian Presiden Jokowi.

Kasus ini menarik perhatian publik mengingat ada sejumlah kejanggalan, seperti izin penggunaan senjata oleh anggota yang masih berstatus tamtama serta bukti CCTV yang rusak.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut memberikan pandangannya terkait peristiwa tersebut dan meminta proses hukum dilakukan.

"Ya, proses hukum harus dilakukan," ujar Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerjanya di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Menko Mahfud MD

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut kasus tersebut tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul pada penanganan maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya.

Sebagai Ketua Kompolnas, Mahfud juga mengaku sudah berpesan kepada Sekretaris Kompolnas Benny J. Mamoto untuk aktif menelisik kasus ini guna membantu Polri membuat perkara menjadi terang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait