Nasional . 06/07/2022, 13:28 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan ketidakhadiran Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dalam sidang etik dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika pada Selasa, 5 Juli 2022.
ICW menyebut Ketua KPK Firli Bahuri menjadi pihak yang bertanggung jawab atas absennya Lili Pintauli dalam sidang etik perdana tersebut. Sebab, ICW menilai Firli sebagai pimpinan tertinggi KPK disinyalir menjadi pihak yang menyetujui perjalanan dinas Lili pada agenda G20 ACWG di Bali.
(BACA JUGA:KPK Beberkan Alasan Lili Pintauli Tak Hadir di Sidang Etik Fasilitas Nonton MotoGP Mandalika, Katanya...)
"Ketidakhadiran Saudari Lili ini juga mestinya dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua KPK, Saudara Firli Bahuri," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu, 6 Juli 2022.
Atas hal tersebut, Kurnia memandang baik Lili mau pun Firli tak menganggap Dewan Pengawas (Dewas) KPK sebagai entitas yang penting.
Padahal, menurut dia, perjalanan dinas Lili di Bali bisa diwakilkan oleh pimpinan KPK lainnya. Terlebih, Dewas KPK sebelumnya juga telah menginformasikan jadwal persidangan perdana tersebut sejak jauh-jauh hari.
(BACA JUGA:Lili Pintauli Tak Hadir, Dewas KPK Tunda Sidang Etik Fasilitas Nonton MotoGP Mandalika)
"Untuk itu, ICW merekomendasikan agar Dewan Pengawas menegur keras jajaran Pimpinan KPK agar dapat kooperatif dan tidak berupaya menghambat proses sidang kode etik," tegas Kurnia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar tak dapat menghadiri persidangan dugaan pelanggaran etik selaku terperiksa oleh Dewan Pengawas KPK pada Selasa, 5 Juli 2022.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkap, Lili Pintauli tak dapat hadir pada persidangan dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika.
Alasannya, kata dia, Lili tengah melakukan perjalanan dinas ke Bali untuk memberikan keynote speech dan menjadi narasumber dalam rangkaian pertemuan putaran kedua G20 Anti-Corruption Working Gorup (ACWG).
(BACA JUGA:Dewas KPK Tak Lanjutkan Dugaan Pembohongan Publik Lili Pintauli ke Sidang Etik, Ini Alasannya)
"Agenda ini telah terjadwalkan sejak awal tahun, di mana Indonesia mulai memegang Presidensi G20 tahun 2022, yang tentu juga melibatkan berbagai stakeholder baik regional, nasional, maupun internasional," kata Ali dalam keterangannya, Rabu, 6 Juli 2022.
Ia mengatakan, tiga pimpinan KPK melaksanakan penugasan dinas dalam agenda ACWG yang digelar di Bali sejak Senin, 4 Juli 2022.
(BACA JUGA:Dewas KPK Tegaskan Tak Akan Terpengaruh Isu Suap dan Pengunduran Diri dalam Persidangan Etik Lili Pintauli)
KPK, kata dia, memandang urgensi pertemuan tersebut penting mengingat korupsi merupakan salah satu permasalahan global yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara.
"Sebagai Chair ACWG dalam Presidensi G20 tahun 2022, menjadi kesempatan bagi KPK untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pemberantasan korupsi pada tataran nasional maupun global," ucap Ali.
Lebih lanjut, kata dia, Lili Pintauli pun telah menyampaikan penberitahuan secara resmi kepada majelis etik Dewan Pengawas KPK terkait penugasan dinas tersebut.
(BACA JUGA:Lili Pintauli Dikabarkan Mau Suap Dewas KPK Supaya Lolos Sidang Etik, Tumpak Minta Masyarakat Lapor)
Atas pemberitahuan tersebut, majelis sidang etik lalu menunda persidangan untuk dilanjutkan kembali pada Senin, 11 Juli 2022.
"Adapun sidang akan digelar secara tertutup, namun pembacaan putusan akan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi publik," jelas Ali.
Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menunda persidangan dugaan pelanggaran etik terkait penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika.
Alasannya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar selaku pihak terlapor tak bisa hadir. Maka, majelis etik memutuskan menunda sidang hingga Senin, 11 Juli 2022.
(BACA JUGA:Laporan AS Soroti TWK dan Kasus Etik Lili Pintauli, KPK: Clear, Sanksi Sudah Dijalankan)
"Majelis telah menunda sidang untuk dilanjutkan kembali hari Senin 11 Juli 2022 jam 10," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean ketika dikonfirmasi, Selasa, 5 Juli 2022.
Tumpak mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan yang menyatakan Lili Pintauli tak dapat hadir dalam persidangan etik.
Dalam surat tersebut, Lili disebut berhalangan hadir lantaran tengah menghadiri agenda G20 2022 di Bali.
(BACA JUGA:KPK Ajak Publik Hormati Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Siregar)
"Sidang jadi namun ada surat dari pimpinan yang menyatakan yang bersangkutan (Lili Pintauli) berhalangan dinas ke Bali menghadiri G20," ucap Tumpak.
Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menegaskan tidak akan terpengaruh dengan isu suap mau pun pengunduran diri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam menggelar sidang etik.
(BACA JUGA:Klarifikasi Perwakilan Pertamina, KPK Selisik Pemberian Fasilitas Nonton MotoGP Mandalika Lili Pintauli)
"Dewas tidak akan terpengaruh isu suap atau berita LPS (Lili Pintauli Siregar) mundur," kata anggota Dewas KPK Syamsudin Haris dalam keterangannya, Selasa, 5 Juli 2022.
Adapun rumor tersebut juga tidak akan menunda persidangan etik Lili Pintauli. Persidangan tersebut juga bakal digelar sesuai jadwal.
"Tetap sesuai jadwal tanggal 5 Juli 2022, jam 10.00 WIB," ujar Syamsudin.
(BACA JUGA:Lili Pintauli Dikabarkan Undur Diri dari Jabatan Pimpinan KPK, Gegara Langgar Etik?)
Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) meminta masyarakat melaporkan adanya upaya suap yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar agar lolos dari sidang etik.
Suap itu diduga rencananya diberikan kepada Dewas KPK supaya skenario yang disiapkan Lili atas dugaan pelanggaran etik berupa penerimaan gratifikasi menonton MotoGP Mandalika dari Pertamina dapat berjalan.
Saat dikonfirmasi, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean meminta agar masyarakat melaporkan dugaan upaya suap tersebut.
"Tolong kalau jelas informasinya laporkan, biar kita usut," kata Tumpak ketika dikonfirmasi, Senin, 4 Juli 2022.
Ia pun mengeklaim pihaknya tidak mengetahui perihal informasi tersebut.
(BACA JUGA:Dewas KPK Segera Putuskan Nasib Lili Pintauli, Pemeriksaan Awal Gratifikasi Nonton MotoGP Mandalika Rampung)
"Informasi dari mana tuh kami tidak tahu," ujar Tumpak.
Sementara itu, anggota Dewas KPK Syamsudin Haris juga mengaku tidak mengetahui kabar tersebut.
"Saya enggak tahu (kabar Lili berupaya menyuap Dewas KPK)," tutur Haris.
Diketahui, rangkaian sidang dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli atas penerimaan gratifikasi fasilitas menonton MotoGP Mandalika mulai digelar hari ini, Selasa, 5 Juli 2022. Sidang tersebut digelar tertutup.
Lili diduga menerima tiket MotoGP Mandalika kategori Grandstand Premium Zona A-Red serta fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort selama kurang lebih satu minggu. Fasilitas tersebut diduga diterima Lili dari PT Pertamina.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id