JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bakal tetap mewaspadai kebijakan zero case covid atau lockdown yang diterapkan di China sebagai dampak masih merebaknya COVID-19 di negeri tirai bambu tersebut.
"Di RRT kita juga melihat akibat COVID-19 yang masih menjalar, pemerintahan RRT melaksanakan zero case policy terhadap pandemi COVID-19," ujarnya dalam Talkshow Neraca Komoditas daring, dikutip dari ANTARA, Selasa 31 Mei 2022.
(BACA JUGA: IHSG Berpeluang Lanjut Menguat, Ini Lho Deretan Saham yang Direkomendasikan Analis Hari Ini)
(BACA JUGA:Minyak Dunia Meroket Lampaui USD121, Imbas China Longgarkan 'Lockdown')
Pembatasan kegiatan atau lockdown yang dilakukan China akan berdampak tidak hanya pada perekonomian negara tersebut tapi juga perekonomian dunia mengingat jumlah dan ukuran perekonomian China yang sangat besar.
"Ini artinya lockdown atau pembatasan kegiatan yang sangat berdampak pada ekonomi RRT dan akan tentu berdampak pada perekonomian dunia karena jumlah dan juga size dari perekonomian RRT yang sangat besar. Risiko-risiko tersebut harus kita antisipasi," kata Sri Mulyani.
Pada periode Januari-April 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat China tetap sebagai negara tujuan ekspor Indonesia yang memiliki peranan terbesar dengan nilai ekspor sebesar USD18,20 miliar atau 20,52 persen dari total ekspor Indonesia.
China juga menjadi pengimpor terbesar ke Indonesia dengan nilai USD20,90 miliar atau 32,58 persen dari total impor.
(BACA JUGA: CBA Minta Aparat Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Kejanggalan Proyek Kemenkes Senilai Rp1,46 Triliun)
(BACA JUGA:Kasus Ekspor CPO, Kejagung Periksa Istri Dirjen Daglu Kemendag)
Selain lockdown di China, Menkeu mengatakan juga tetap mewaspadai risiko konflik Rusia-Ukraina yang telah mendisrupsi pasokan komoditas hingga meningkatkan inflasi.
"Menghadapi perubahan ekonomi dunia dan dinamika risiko yang bergeser secara sangat cepat kita harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan merespons kebijakan kita secara tepat," imbuhnya.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Menkeu mengatakan pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah reformasi untuk membangun ekonomi yang jauh lebih kuat dan berdaya tahan serta fleksibel.
Salah satu reformasi yang disebut penting ialah dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mencoba menjawab tantangan dengan memperbaiki simplifikasi dan regulasi di Indonesia, baik pusat maupun daerah.
(BACA JUGA: Daftar 20 Mobil Terlaris Bulan April 2022, Mobil Anda Salah Satunya?)
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq