Nasional . 22/05/2022, 17:07 WIB

Muhadjir: Masyarakat Harus Tahu, Selama ini Pemerintah Nomboki Kekurangan Ongkos Naik Haji

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pemerintah menyebut, selama ini memberikan subsidi dan selalu nomboki (membayar kekurangan) ongkos naik haji (ONH) para jemaah haji cukup besar.

Hal ini disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

(BACA JUGA:Projo Belum Tentukan Capres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu atau Jangan Terburu-buru)

Ia mengatakan, masyarakat harus diberikan pemahaman terkait ongkos haji yang sebenarnya cukup besar dan selama ini disubsidi oleh pemerintah. 

"Untuk ongkos haji, masyarakat harus tahu dan paham bahwa selama ini pemerintah nomboki kekurangannya," kata Muhadjir Effendy, dikutip Minggu, 22 Mei 2022.

Ia mengatakan, ongkos haji rata-rata sekitar Rp80 juta per jemaah.

Namun jemaah hanya membayar sesuai wilayah masing-masing yang tidak lebih dari Rp40 juta, sehingga kekurangannya disubsidi oleh pemerintah.

(BACA JUGA:Begal Sadis, Ditembak Sekali Masih Melawan Lalu Ditembak Lagi )

Sebenarnya, kata Muhadjir, ongkos perjalanan haji harusnya juga disesuaikan dengan inflasi. 

"Kondisi ini juga sudah kami bicarakan dengan pak Presiden dalam rapat terbatas. Bagaimana kondisi ini bisa diatasi," ucapnya.

Muhadjir mengemukakan, dana haji sekarang tidak lagi dikelola kementerian (Kemenag), tapi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

Untuk meng-cover kekurangan ongkos perjalanan haji jamaah, dilakukan dengan investasi.

(BACA JUGA:Wanita Tanpa Busana Ditemukan Tak Bernyawa di Kamar Kos, Terungkap Penyebab Kematiannya )

"Jadi, tidak benar kalau dana haji ini dipakai untuk membangun infrastruktur," tegas Menko PMK.

Menyinggung fast track (jalur cepat) untuk layanan haji, Muhadjir mengaku pemerintah telah mengusulkan dua embarkasi lagi untuk bisa melayani jamaah haji dengan lebih baik dan maksimal.

"Pemerintah mengusulkan dua fast track lagi, yakni embarkasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, karena calon jamaah haji dari Jatim dan Jateng sangat tinggi. Apalagi, embarkasi Surabaya juga melayani jamaah calon haji dari NTT, NTB dan Bali," kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, Pemerintah Arab Saudi sudah menyetujui adanya fast track tersebut, namun hanya untuk embarkasi DKI Jakarta. 

(BACA JUGA:Kenang Sosok Fahmi Idris, Airlangga: Beliau Pekerja Keras yang Mudah Bergaul)

"Oleh karena itu, pemerintah mengajukan dua embarkasi lagi untuk layanan fast track, karena dengan adanya fast track lebih ringan dan memudahkan," ujar Muhadjir.

Layanan fast track merupakan sistem yang mempercepat proses verifikasi dokumen imigrasi jamaah haji.

Kuota haji Indonesia tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebanyak 100.051 jamaah atau turun sekitar 50 persen dari kuota haji 2019 (sebelum pandemi COVID-19).

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id