Rizal Ramli Sebut Jokowi Sudah Jadi 'Sitting Duck': Padahal Masih 2 Tahun Lagi, Keputusan Ngasal Asal Populer

Jokowi meminta kesadaran pelaku industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dan menjadikan ketersediaan bagi pasar domestik sebagai prioritas.

“Semestinya kalau melihat prioritas kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume minyak goreng yang kita produksi dan ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar,” ujar Jokowi.

(BACA JUGA:Panasnya Isu Jokowi 3 Periode, Rizal Ramli: Pak Jokowi Legowo Ngundurin Diri)

Menurutnya, terdapat ironi karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng di pasar dengan harga yang terjangkau. Padahal, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

“Saya minta untuk pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden, tak mungkin membiarkan itu terjadi,” kata dia.

Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia sudah terjadi dalam empat bulan terakhir.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi memberikan alasan kenapa minyak goreng dan bahan bakunya dilarang untuk di ekspor. 

(BACA JUGA:Tegas! Ekspor Minyak Goreng Resmi Dilarang, Kasal TNI: Kapal yang Nekat Ekspor CPO Kami Tangkap)

Salah satunya, kata Jokowi, dilarangnya ekspor minyak goreng, demi ketersediaan di dalam negeri.

Menurutnya, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama untuk dipenuhi oleh pemerintah. 

"Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap membuat keputusan," kata Jokowi, Rabu, 27 April 2022.

Diketahui, Jokowi melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya setelah mengadakan rapat dengan sejumlah menteri.

(BACA JUGA:Soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Jokowi ke Pengusaha: Saya Minta Lihat dengan Jernih, Lebih Baik...)

"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng," tambahnya.

Menurut Jokowi, larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat.