Viral . 21/04/2022, 13:28 WIB

Viral, Luhut Foto Bareng Tersangka Mafia Minyak Goreng Beredar di Medsos

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisaris Utama (Komut) PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT) telah ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). 

Usut punya usut, MP Tumanggor diduga akrab dengan Menko Maritim dan investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. 

(BACA JUGA:Kejagung: Menteri dan Seluruh Pejabat Kemendag Pasti Diperiksa Soal Korupsi Minyak Goreng)

Itu terlihat dari foto MP Tumanggor dan Luhut yang beredar di media sosial. Foto itu kali pertama diunggah oleh akun Twitter @OnlyFrens.

"Mafia minyak goreng ada di sekitar Istana," cuit @OnlyFrens seperti dikutip FIN pada Kamis (21/4/2022). 

Dari foto tersebut, keduanya tampak sangat akrab. Mereka tertawa sambil  menghadap kamera. Diduga foto itu diambil di ruang kerja Luhut Panjaitan.

Foto tersebut diambil sebelum MP Tumanggor ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. 

(BACA JUGA:Kasus Mafia Minyak Goreng, Guru Besar Fakultas Hukum Sebut Korupsi Berjemaah hingga Kejahatan Korporasi)

Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardana sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude palm oil/CPO).

"Jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Selasa, 19 April 2022.

Secara keseluruhan, Kejagung menetapkan sebanyak empat tersangka. Selain Indrasari Wisnu Wardana  ada tiga tersangka lainnya. 

Yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT.

(BACA JUGA:Fahri Hamzah Soal Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng: Ekspor Import Memang Gurih Kawan!)

Menurut Burhanuddin, para tersangka diduga bermufakat jahat dengan pemohon untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor. 

Ia menyebut, Indrasari Wisnu Wardana selaku pejabat di Kemendag telah menerbitkan izin dengan melawan hukum terkait persetujuan ekspor terhadap ketiga perusahaan itu.

Sebelumnya, jaksa penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 4 April 2022.

Penyelidikan atas kasus tersebut telah bergulir sejak 14 Maret 2022. Sebanyak 14 saksi telah diperiksa, termasuk dokumen pemberian fasilitas ekspor.

(BACA JUGA:Kejagung Tetapkan Dirjen Kemendag Tersangka Mafia Minyak Goreng, Febri Diansyah Sindir Taji KPK)

Terkait kasus tersebut, Ketua Umum FSP (Federasi Serikat Pekerja) BUMN Bersatu Arief Poyuono menduga Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terlibat kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO).

Arief Poyuono menyebut tidak mungkin Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Indrasari Wisnu Wardana berani melanggar peraturan menteri tanpa persetujuan atasannya. 

Hal itu diungkapkan Arief Poyuono melalui akun Twitter miliknya @bumnbersatu.  

Arief Poyuono meminta Kejaksaan Agung memeriksa Mendag terkait kasus yang telah meresahkan jutaan orang tersebut. 

(BACA JUGA:Dirjen Kemendag Tersangka, Arief Poyuono: Jangan-jangan Menteri Perdagangan Terima Rente Ekspor CPO Juga)

"Menteri Perdagangan diduga kuat terlibat. Jangan-jangan Menteri Perdagangan terima rente-rente ekspor CPO itu juga. Saya sangat mendukung langkah Kejaksaan Agung. Saya meminta Kejaksaan Agung periksa Menteri Perdagangan. Selain itu saya meminta Presiden Jokowi pecat Menteri Perdagangan," tegas Arief Poyuono dalam sebuah tayangan video seperti dikutip FIN dari akun Twitter Arief Poyuono @bumnbersatu pada Rabu (20/4/2022). 

Arief Poyuono menilai langkah Kejaksaan Agung menangkap para pemburu rente di Kementerian Perdagangan sudah tepat. 

"Tapi sebenarnya pengusaha itu tidak salah. Kalau prosedurnya dipermudah dan tidak disengaja dipersulit oleh Kementerian Perdagangan untuk melancarkan praktek rente atau praktek fee. Nggak mungkin ikan itu busuk di tengah atau di ekor. Pasti busuk di kepalanya dulu.  Artinya ini Menteri Perdagangan diduga kuat terlibat," imbuhnya. 

Karena itu, Presiden Jokowi harus segera mencopot Muhammad Lutfi. Sebab, kasusnya sudah sangat jelas dan terang benderang. 

(BACA JUGA:Sindir Dirjen Perdagangan Tersangka Kasus Minyak Goreng, Said Didu: Permainan Kemendag Cantik Sekali)

"Pak Jokowi harus segera copot Mendag M. Lutfi sebelum penyidikan Kejaksaan Agung akan mengarah kepada Mendag. Nanti bikin malu Kangmas Jokowi loh," imbuh Arief.

Dia menilai seharusnya Mendag Lutfi tahu diri. Sebelum dicopot presiden, sebaiknya dengan legowo mengundurkan diri. 

"Mendag itu harus mundur. Karena sangat tidak mungkin mengambil sebuah keputusan tanpa persetujuan Menteri Perdagangan," terangnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya menegaskan, izin ekspor CPO dan minyak goreng di Kemendag diduga kuat melanggar peraturan Menteri Perdagangan.

(BACA JUGA:Keras! Faisal Basri Beri Sindiran Menohok ke Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng)

"Sangat tidak mungkin sutradara berani melanggar peraturan menteri jika menterinya tidak setuju," urai Arief.

Dalam kasus ini, tersangka Indrasari Wisnu Wardana menerbitkan izin ekspor kepada perusahaan kelapa sawit. 

Hal ini mengakibatlkan minyak goreng langka dan harganya di dalam negeri sangat mahal.

Selain itu, Indrasari Wisnu Wardana juga menerbitkan izin ekspor yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat.

(BACA JUGA:Dirjen Kemendag Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng, Politikus PKS: Bongkar Hingga ke Akarnya)

Para tersangka diduga melakukan permufakatan terkait dengan permohonan dan pemberian izin penerbitan ekspor.

Antara lain, mendistribusikan CPO tidak sesuai dengan harga dalam negeri. Kemudian, tidak mendistribusikan CPO dan refine, bleached, dan deodorized (RBD) palm olein ke dalam negeri sesuai kewajiban yang ada dalam domestic market obligation (DMO). Yakni 20 persen dari total ekspor.

"Semua tuduhan tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri oleh seorang Dirjen tanpa perintah dari pimpinan yang lebih tinggi. Saya sangat mendukung penuh langkah Jaksa Agung membongkar permufakatan jahat yang terjadi di Kemendag," pungkasnya. 

(BACA JUGA:Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Kasus Migor, Jokowi: Usut Tuntas Biar Tahu Siapa yang Bermain)

(BACA JUGA:Kejagung Tetapkan Dirjen Daglu Kemendag Tersangka Kasus Ekspor Minyak Sawit)

(BACA JUGA:Jadi Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng, Dirjen Daglu Kemendag Punya Harta Segini)

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id