JAKARTA, FIN.CO.ID- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, ingatkan Menteri ESDM Arifin Tasrif agar tidak mengeluarkan statemen soal wacana kenaikan BBM dan gas LPG 3 kilogram yang picu keresahan di masyarakat.
Sebab hingga saat ini pemerintah dan DPR belum pernah membahas rencana kenaikan harga BBM dan gas tersebut.
“Padahal baru saja mahasiswa demo yang salah satu tuntutannya adalah soal BBM. Ini artinya Pemerintah sangat tidak peka,” ujar Mulyanto usai rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, dikutip Sabtu 16 April 2022.
(BACA JUGA: Menteri ESDM Beri Sinyal Pertalite dan Solar akan Naik)
Dalam Rapat kerja tersebut, Menteri ESDM menyatakan, bahwa dalam jangka menengah dan panjang memiliki strategi untuk penyesuaian harga Pertalite, solar dan gas melon 3 kilogram.
"Terhadap pemaparan tersebut masyarakat harus tetap tenang, karena ini baru strategi Kementerian ESDM dalam jangka menengah dan panjang, bukan strategi jangka pendek,” kata Mulyanto.
Dalam terminologi Bappenas, strategi jangka pendek bersifat tahunan, sementara strategi jangka menengah itu bersifat lima tahunan.
(BACA JUGA: HNW Apresias BP MPR yang Menolak Amandemen UUD)
“Juga yang dipaparkan Menteri ESDM dalam Raker tersebut adalah sebuah strategi umum, bukan sebuah rencana, apalagi sebuah usulan konkret kepada DPR,” terang Mulyanto.
Itu sebabnya, kata Mulyanto, tanggapan Komisi VII DPR RI secara umum datar-datar saja dan juga isu tersebut sama-sekali tidak masuk dalam kesimpulan rapat kerja.
Umumnya bila suatu isu itu penting dan konkret, maka sudah pasti akan masuk dalam kesimpulan rapat.
Mulyanto mengatakan, terkait dengan penyesuaian harga energi bersubsidi yang langsung menyentuh masyarakat luas seperti solar dan gas LPG 3 kilogram, melalui pertimbangan yang dari Menteri Keuangan.
"Namun sampai saat ini, statemen menteri keuangan adalah tidak akan menaikan BBM tersebut, agar tidak terjadi market shock,” ujar Mulyanto.
Pertimbangan Menteri Keuangan, ungkapnya, tentu akan lebih komprehensif, karena melihat bukan saja sisi pengeluaran, akibat defisit transaksi berjalan dari sektor migas.
“Tetapi juga sisi penerimaan negara karena mendapat durian runtuh dari kenaikan harga-harga komoditas ekspor, terutama batubara, CPO, tembaga, nikel, dll,” jelas politisi PKS ini.
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq