JAKARTA, FIN.CO.ID- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi kesepakatan Rapat Pleno Badan Pengkajian (BP) MPR yang menolak amandemen UUD.
BP MPR menyepakati untuk hadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) cukup melalui undang-undang saja. Itulah yang sejak semula menjadi sikap Gerindra, Golkar, PD dan PKS.
HNW menjelaskan bahwa sikap BP MPR sangat tepat, apalagi ditengah kondisi politik yang tak kondusif yang menghadirkan kegaduhan publik.
(BACA JUGA: Kepala Desa Dukung Jokowi 3 Periode, JokPro akan Temui MPR Bahas Amandemen)
“Sangat tepat, itu juga untuk menutup kotak pandora amandemen UUD NRI 1945 agar tidak ditunggangi oleh segelintir orang untuk menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, dilansir Sabtu 16 April 2022.
Hasil kesepakatan rapat pleno Badan Pengajian MPR ini akan diserahkan ke pimpinan MPR, dan segera dilakukan rapat gabungan di MPR untuk pengambilan keputusan terhadap hasil rapat tersebut.
HNW mengaku yakin bila koleganya sesama pimpinan MPR akan sejalan dengan hasil rapat Badan Pengkajian MPR ini.
(BACA JUGA: PKS: Rezim Jokowi Sangat Leluasa Melakukan Apapun, Termasuk Bisa Amandemen untuk 3 Periode)
Apalagi, sebelumnya, mayoritas pimpinan MPR juga sudah menegaskan bahwa MPR tidak ada agenda mengamandemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan.
“Komitmen ini tentu perlu kita jaga bersama. Selain untuk menjawab tuntutan publik dan Mahasiswa, itu juga untuk menutup peluang ditungganginya isu amandemen untuk perpanjangan masa presiden tiga periode,” tukasnya.
Oleh karenanya, HNW harap, dengan adanya kesepakatan BP MPR maka kegaduhan terkait amandemen UUD NRI 1945 dihentikan.
(BACA JUGA: Amandemen Jadi PR Periode Mendatang)
"Maka mestinya kegaduhan-kegaduhan itu dihentikan saja. Manuver perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode ini juga penting segera disudahi, agar semua pihak fokus kepada persiapan pelaksanaan Pemilu 2024,” ujarnya.
