Sindir Jokowi, BEM UI Posting Video: Indonesia Menuju Mundur? Selamat Datang di Era Kemunduran

"Sekarang, wacana-wacana liar penguasa mulai bertebaran. Aroma busuk perpanjangan kontrak jabatan mulai tercium kencang. Presiden meminta agar semua sesuai konstitusi. Namun kita dipenuhi isyarat akan konstitusi yang telah dikebiri dan dalam waktu dekat dapat diganti," tutupnya.

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak buka big data soal penundaan pemilu.

(BACA JUGA:Di Hadapan Massa Aksi Demo BEM SI, Kapolri: Kami Siap Kawal Aspirasi Mahasiswa)

Ini terjadi saat Luhut menemui dan berdebat dengan massa BEM UI di Balai Sidang UI (Universitas Indonesia), Depok, Selasa (12/4/2022).

Luhut menegaskan dirinya memiliki hak untuk menolak menunjukkan big data yang menunjukkan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024 tersebut.

“Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Kau sepakat tapi kalau saya tidak sepakat boleh kan? Saya punya hak untuk bilang nggak. Kita boleh beda pendapat kan,” kata Luhut .

Ini bukan kali pertama Luhut diminta berbagi informasi soal big data.

(BACA JUGA:Demo BEM SI 11 April, Kapolri: Amankan Aksi dari Penyusup, Ini Harus Kita Jaga)

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga pernah mengunjungi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk meminta informasi publik terkait klaim big data itu. 

Diketahui, Luhut mengklaim big data berupa 110 juta interaksi media sosial mendukung usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menunda Pilkada 2024 pada akhir Februari. 

Luhut menyatakan pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung debat tersebut. 

Di sisi lain, tiga partai besar mengindikasikan bahwa rencana penundaan Pemilihan Umum 2024 tidak dapat diterima. Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak. 

(BACA JUGA:Tanggapi Aksi BEM SI di Gedung DPR, Chusnul Chotimah: Mau Sok Lengserkan Jokowi)

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak ada penundaan Pemilu 2024. Sehingga dipastikan tidak ada masa perpanjangan jabatan presiden.

Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pemberitaan yang beredar belakangan ini dan rencana aksi demo 11 April oleh BEM SI.