PDIP Gerah Soal Penundaan Pemilu, Loh Memang Anda Siapa?
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 sudah diputuskan Komisi II DPR.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Banyaknya pembicaraan terkait penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden memantik reaksi banyak pihak.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, pembicaraan terkait pemilu merupakan kewenangan lembaga legislatif, bukan lembaga eksekutif.
(BACA JUGA:Jenderal Dudung Jenguk si Kembar Siam Joana dan Jovalin Putri Serda Fredrik di Manado, Ingin Pastikan...)
Baca Juga
Menurutnya, semua pihak harus menghormati hal tersebut.
"Kalau ada yang katakan pemilu akan diperpanjang sesuai dengan data, loh memang anda siapa? Karena semua akan kembali ke legislatif," kata Junimart yang juga politikus PDI Perjuangan, Senin, 11 April 2022.
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 sudah diputuskan Komisi II DPR.
Jadwal Pemilu Serentak 2024 juga sudah disepakati pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November 2024, tambahnya.
(BACA JUGA:Kemnaker: Kalau Perusahaan Untung, Kasih THR Lebih ke Pekerja dan Buruh, Karena Harga Pada Naik)
"Lalu kalau sudah diputuskan, kenapa harus ribut? Masalah tunda, perpanjang, mundur, atau apa pun menyangkut pemilu, itu adalah kewenangan legislatif, bukan eksekutif. Jadi jangan bicarakan yang bukan ranahnya," jelas politikus PDIP tersebut.
Apabila ada pihak dari lembaga eksekutif dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berbicara terkait perpanjangan masa jabatan presiden, lanjutnya, maka itu hanya aspirasi dan belum membaca aturan konstitusi.
Menurut dia, Pasal 1 dan Pasal 7 UUD 1945 mengatur masa jabatan presiden paling lama adalah dua periode, sehingga semua pihak jangan membuat "bola liar" yang bisa meresahkan masyarakat.
"Kalau mau ubah periode jabatan presiden, maka dilakukan amendemen; yang mengubah ada di (lembaga) legislatif bukan eksekutif," ujarnya.
(BACA JUGA:Menilai Tuntutan Mahasiswa Hanya Mendesak Wakil Rakyat, Chusnul: Kadrun Gagal Maning Provokasi Bocil AHY)
"Jangan membuat bola liar. Biarkan Presiden Jokowi bekerja, karena kita semua mendukung agar ekonomi pulih dan pandemi menjadi endemi," ujarnya.
Baca Juga
Presiden Jokowi tidak pernah berbicara terkait perpanjangan masa jabatan maupun penundaan Pemilu 2024, katanya.
Sehingga, dia mengaku tidak tahu motivasi pihak-pihak yang terus mendorong perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tersebut.
Dia meminta semua pihak membiarkan Presiden Jokowi bekerja dengan baik, serta tidak mengganggu dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
(BACA JUGA:Sanjung Puan Maharani, Cak Nun Anggap Anak Megawati Itu Jauh Lebih Bijaksana)
Golkar Setuju Jokowi
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang juga KEtua Komisi II DPR RI mengatakan, partainya sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga
Bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.
"Pemerintah menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai keputusan DPR RI dengan pemerintah yang telah diambil sebelumnya. Golkar sebagai partai koalisi posisinya sama," kata Doli.
(BACA JUGA:PDIP Sebut Luhut sebagai Brutus Istana: Di Mana Batang Hidung Menteri Pongah Sok Merasa Paling Kuasa Itu? )
Dia menjelaskan sebenarnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto hanya menerima aspirasi petani sawit terkait penundaan pemilu saat kunjungan kerja ke Provinsi Riau.
Menurut Ketua Komisi II DPR RI itu, posisi Airlangga yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian perlu menyampaikan aspirasi para petani sawit tersebut kepada publik
"Jadi apa yang disampaikan Pak Airlangga saat itu, kami menerima aspirasi dan kami sampaikan kepada pemerintah dan teman-teman yang mewakili Golkar di DPR. Jadi hanya sebatas itu dan kemudian berkembang wacananya," ujarnya.
Menurut dia, dalam perkembangannya Golkar sebagai partai koalisi pemerintah mengikuti sikap pemerintah, yaitu mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diambil antara Komisi II DPR, penyelenggara pemilu, dan pemerintah.
(BACA JUGA:Kenang Tragedi Penyiraman Air Keras, Novel Baswedan: Perlawanan Terberat Adalah Perjuangan Melawan Lupa)
Doli mengatakan Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu telah sepakat penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024.