Viral! Eks TNI Ruslan Buton Siap Demo Bareng Mahasiswa: Tak Ada Lagi Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan
Ruslan Buton menegaskan sebagai anak bangsa dirinya akan ikut hadir dalam demo mahasiswa menuntut Jokowi mundur
JAKARTA, FIN.CO.ID - Video mantan anggota TNI AD Ruslan Buton yang menyatakan siap bergabung bersama mahasiswa untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) viral di media sosial.
Nama Ruslan Buton, sebelumnya juga sempat viral pada 2020 lalu usai meminta Presiden Joko Widodo mundur.
(BACA JUGA:Rocky Gerung Sentil Jokowi Larang Menteri Bicara Tunda Pemilu: Memang Dia Sudah Sadar, Tapi Boong! )
Baca Juga
Melalui sebuah tayangan video terbaru, Ruslan Buton menyebut bahwa di Indonesia ini sudah tak ada lagi kejujuran, kebenaran maupun keadilan.
“Di Republik ini, kita yang menjadi sebuah keprihatinan. Catatan khusus, bahwa kita tak menemukan lagi yang namanya kejujuran, kebenaran dan keadilan,” kata Ruslan Buton seperti dikutip FIN dari Channel Youtube Refly Harun pada Kamis (7/4/2022).
Menurut Ruslan Buton, sangat sulit mendapatkan kebenaran, kejujuran dan keadilan.
Yang ada, lanjutnya, hanya casingnya saja. “Di mana kita menemukan kejujuran, kebenaran, keadilan? Semuanya atas nama casingnya saja, jujur, benar dan adil, tapi pelaksanaanya ‘The king of lips service’,” imbuhnya.
(BACA JUGA:Menko Luhut Getol Penundaan Pemilu 2024, PKS: Minta Jokowi Berani Beri Sanksi)
Refly Harun kemudian menanyakan berapa jumlah rekan-rekan Ruslan yang akan akan ikut demo bersama mahasiswa.
“Jadi turun itu dengan semua anggota? Kira-kira berapa anggota yang turun nanti?” tanya Refly Harun.
Menjawab pertanyaan itu, Ruslan Buton menegaskan sebagai anak bangsa dirinya akan ikut hadir dalam demo mahasiswa menuntut Jokowi mundur.
“Saya tidak perlu sampaikan di sini. Artinya, sebagai anak bangsa yang memungkinkan nantinya untuk hadir, ya hadir,” tegasnya.
(BACA JUGA:Didampingi Menteri Basuki, Jokowi Tinjau Proyek Jalan Kota Jambi ke Muara Sabak)
Ruslan Buton adalah eks anggota TNI AD yang pernah viral usai membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga
Video itu viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Saat itu, Ruslan Buton menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi Covid-19 sulit diterima oleh akal sehat.
Ruslan Buton pun mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan Buton, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai Presiden.
Kemudian, 10 hari setelah membuat surat terbuka tersebut, Ruslan Buton dijemput polisi di kediaman orangtuanya di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Kamis (28/5/2020) lalu.
(BACA JUGA:Desak Urungkan Kenaikan Tarif Tol, Politikus PKS: Toh Pak Jokowi Juga Sering Membatalkan Aturan)
Ruslan Buton diketahui merupakan mantan perwira menengah TNI AD di Batalyon Infantri Raiders Khusus 732/Banau di wilayah kerja Korem 152/Baabullah di Jailolo, Maluku Utara, dengan pangkat terakhir kapten dari korps infantri.
Ketika menjabat sebagai komandan kompi sekaligus komandan Pos Satgas SSK III Batalion Infantri Raiders Khusus 732/Banau, Ruslan Buton terlibat dalam kasus pembunuhan La Gode pada 27 Oktober 2017.
Baca Juga
Pengadilan Militer III/18 Ambon memutuskan hukuman satu tahun 10 bulan penjara dan pemecatan dia dari dinas aktif TNI AD pada 6 Juni 2018 lalu.
Setelah dipecat, Ruslan membentuk kelompok mantan prajurit TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, yang disebut Serdadu Eks Trimatra Nusantara. Pada kelompok itu, Ruslan mengklaim dirinya sebagai panglima.
(BACA JUGA:Keras! Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Rizal Ramli: Jokowi Tak Punya Nyali)
Seperti diberitakan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada 11 April 2022.
Mereka menuntut pernyataan tegas dari presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait penolakan jabatan 3 periode atau memperpanjang masa jabatan.
Sedianya, Mahasiswa telah melakukan aksi besar pada Jumat 1 April 2022 pekan lalu di Ring I Istana Negara.
Mereka memberi batas waktu kepada Presiden Jokowi untuk tampil memberikan pernyataan tegas menolak 3 periode atau perpanjang masa jabatan.
(BACA JUGA:Demo Tolak Jokowi 3 Periode Sempat Ricuh, Jubir Aliansi Mahasiswa: Kami Akan Bawa Massa yang Lebih Besar)
Pegiat media sosial, Helmi Felis yakin bahwa mahasiswa akan menunurkan Presiden Jokowi pada 11 April nanti.
"Kalo tanggal 11 #GoodByeJokowi berarti tanggal 12 kita punya pemimpin baru? Uuuugggghhh senangnya #GoodByeJokowi," cuit Helmi Felis, dikutip Rabu 6 April 2022.
Helmi Felis menilai, bukan saja Jokowi, tetapi juga wakilnya, Maruf Amin akan lengser jika aksi mahasiswa besar-besaran nanti.
Tetapi jika tidak, maka terganti semua pada waktunya. Dia berujar bahwa rakyat saat ini juga ingin rezim berganti.
"Akan sangat dinamis, ya aturannya seperti itu, tapi secara politik bisa berganti semuanya. Kalaupun iya mungkin tidak akan lama, rakyat menginginkan rezim ini diganti juga #GoodByeJokowi," tuturnya.
Adapun Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi serentak menuntut jawaban pemerintah terkait beberapa tuntutan.
BEM SI ini secara terbuka mengajak seluruh BEM dari kampus se-Indonesia untuk melakukan aksi kolektif pada 11 April 2022.
Mahasiswa kini tengah berkonsolidasi untuk melancarkan aksi massal lanjutan sembari terus mendesak Jokowi untuk membuat pernyataan terbuka menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
(BACA JUGA:Roy Suryo Duet Helmi Felis, Pengasingan Napoleon Bonaparete Disamakan dengan Isu Pelengseran Jokowi?)
Adapun jawaban presiden terkait 3 periode dan penundaan pemilu dianggap tidak tegas.
Sebab Jokowi hanya menyebut taat konstitusi. Presiden tidak tegas dan lugas menyebut menolak jabatan 3 periode atau perpanjang masa jabatan.
Presiden Jokowi pada pertemuan belum lama ini meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang melarang para menteri bicara isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
(BACA JUGA:Tegas! Jokowi Minta Semua Menteri Stop Bahas Soal Penundaan Pemilu Hingga Wacana 3 Periode)
Menurut Fadli Zon, sikap Presiden Jokowi sudah tepat. Sebab, jadwal Pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh KPU, DPR dan pemerintah.
“Saya kira itu langkah yang bijak. Karena pemilu sudah ada jadwalnya. Kita tahu jadwal tersebut telah disepakati DPR dan pemerintah,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Fadli Zon menyebut pemerintah dan DPR menyepakati pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.
Para menteri, lanjut Fadli Zon, seharusnya fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi program masing-masing. Bukan mengurusi Pemilu 2024.
“Saya melihat permintaan presiden sangat logis dan rasional. Itu harus didukung. Sehingga publik tidak akan dengar lagi menteri sibuk dengan urusan penundaan pemilu. Fokus saja urus pekerjaaan yang belum terealisasi,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
(BACA JUGA:Jokowi Minta Jajarannya Sensitif Terhadap Kebutuhan Rakyat)
(BACA JUGA:Puan Setuju Jokowi Minta Menteri Tak Bahas Penundaan Pemilu, Mending Bahas Harga Bahan Pokok)
(BACA JUGA:Ssst! Fadli Zon Setuju dengan Sikap Jokowi: Permintaan Presiden Logis dan Rasional, Harus Didukung)