Regional . 07/04/2022, 18:58 WIB
LUBUKLINGGAU, FIN.CO.ID -- Usai ditetapkan sebagai tersangka, tiga komisioner dan dua staf Bawaslu Muratara ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau, Kamis, 7 April 2022.
Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, terkait dugaan penyelewengan dana hibah sebesar Rp9,2 Miliar.
(BACA JUGA:DPR RI Tetapkan Anggota KPU dan Bawaslu Tengah Malam, Perludem: Tertutup dan Tidak Bisa Disaksikan Publik)
Tiga komisioner adalah MW (Ketua dan Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa), MA (Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga), PL (Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi).
Selanjutnya SZ (Bendahara Bawaslu Muratara) dan KR (staf Bendahara Bawaslu Muratara).
Kelimanya datang ke Kejari Lubuklinggau sekira pukul 10.00 WIB.
(BACA JUGA:Nama Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu 2022-2027 Terpilih, DPR Akui Adanya Kepentingan Politik)
Mereka langsung menjalani pemeriksaan di ruang Seksi Pidana Khusus Kejari Lubuklinggau.
Sekira pukul 13.30 WIB kelimanya ditetapkan sebagai tersangka.
Kemudian pukul 14.30 WIB kelimanya digiring keluar Kejari Lubuklinggau mengenakan rompi menuju mobil tahanan untuk dibawa Lapas Lubuklinggau.
(BACA JUGA:Pilkada Kota Makassar Tak Sehat, GIB Minta KPU, Bawaslu dan Polri Turun Tangan)
Kajari Lubuklinggau, Willy Ade Chadir melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni menjelaskan kelimanya adalah tersangka kasus dugaan penyimpanan dana hibah Pemkab Muratara untuk Bawaslu Muratara anggaran 2019 dan 2022.
“Kelimanya kami titipkan di Lapas Lubuklinggau untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan,” jelas Kasi Pidsus.
Kemudian berdasarkan hasil audit BPKP Sumsel, dalam kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp2.514.800.079.
(BACA JUGA:Setelah Pakar, Giliran Bawaslu RI Nilai PTTUN Keliru soal Perkara DIAmi)
Kelimanya, dijelaskan Kasi Pidsus disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian subsidair, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Diketahui lima tersangka hadir memenuhi panggilan kedua. Setelah mangkir pada panggilan pertama Senin, 4 April 2022 lalu.
(BACA JUGA:Sidang Bawaslu, Ketua PDIP Parepare Sebut Kadernya “Menghilang)
Sebenarnya ada delapan orang yang dipanggil, namun ada tiga yang tidak memenuhi panggilan. Mereka adalah Koordinator Sekretariat (Koorsek) Bawaslu Muratara. Ketiga orang ini masih berstatus saksi.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id