PDIP Warning Jokowi: Pilih Menteri Jangan Prat Pret, Contoh Soeharto
PDIP mengingatkan Jokowi agar cermat memilih menteri yang kompeten serta memiliki rekam jejak yang bagus
JAKARTA, FIN.CO.ID - PDI Perjuangan memberi pesan khusus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PDIP mengingatkan Jokowi dan para menteri Kabinet Indonesia Maju agar tidak asal-asalan dalam bekerja.
(BACA JUGA:Menko Luhut Getol Penundaan Pemilu 2024, PKS: Minta Jokowi Berani Beri Sanksi)
Baca Juga
Tujuannya agar Jokowi berhasil meraih hasil kerja yang baik di akhir masa jabatannya pada 2024 mendatang.
PDIP menyoroti kinerja sejumlah menteri yang berada di sekeliling Jokowi.
Bukannya bekerja sesuai tugasnya, tetapi malah sibuk mewacanakan penundaan pemilu.
“Maka kalau milih menteri ke depan, cek track recordnya. Karena dari jejak rekamnya itu akan muncul. Tiga hal pasti akan keluar karakternya ini. Kayak apa dulu SMP, SMA, perguruan tingginya, terus sampai bekerja dimana, dilacak terus,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Bambang 'Pacul' Wuryanto alias di Jakarta, Kamis (7/4/2022).
(BACA JUGA:Telak, PDIP Sindir Luhut Panjaitan: Prime Minister, Menteri Utama yang Power Politiknya Kuat)
Bambang mencontohkan cara Presiden ke-2 RI Soeharto dalam memilih menteri.
Soeharto, lanjutnya, melakukan tracing atau pelacakan selama dua tahun untuk mengetahui karakter menteri yang akan diangkat.
Bahkan, Soeharto harus menikahkan Akbar Tanjung dengan Krisnina Maharani lebih dahulu sebelum mengangkatnya sebagai menteri.
“Contoh Pak Akbar Tanjung. Untuk menjadi menteri dinikahkan dulu dengan Mbak Nina. Agar ada karakter yang lebih soft. Sampai begitu lho. Tujuannya, agar Akbar Tanjung memiliki karakter lembut ketika menjabat menteri," jelasnya.
(BACA JUGA:Rocky Gerung Sentil Jokowi Larang Menteri Bicara Tunda Pemilu: Memang Dia Sudah Sadar, Tapi Boong! )
Dia mengingatkan agar Jokowi cermat memilih menteri yang kompeten serta memiliki rekam jejak yang bagus.
Baca Juga
“Jika track recordnya bagus, muncul karakter integritas, muncul kompetensi. Jangan langsung prat pret. Ini juga butuh ketelitian yang cermat,” pungkas Bambang Pacul.
Seperti diberitakan Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang 'Pacul' Wuryanto menyebut Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kurang pas jika ikut-ikutan berbicara politik.
Bambang Pacul menegaskan tugas utama Luhut Panjaitan adalah mengurusi masalah kemaritiman dan investasi.
(BACA JUGA:Desak Urungkan Kenaikan Tarif Tol, Politikus PKS: Toh Pak Jokowi Juga Sering Membatalkan Aturan)
Karena itu, Luhut Panjaitan sebaiknya tidak perlu ikut mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024.
"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos. Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat,” ujar Bambang Pacul di Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Baca Juga
Lantas, Bambang mencontohkan supernya Luhut dalam pemerintah. Salah satunya saat Presiden Joko Widodo meminta untuk menghentikan ekspor batubara.
Namun Luhut malah memerintahkan untuk membukanya kembali.
(BACA JUGA:Keras! Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Rizal Ramli: Jokowi Tak Punya Nyali)
"Saya pikir itu klir. Orang politik juga paham. Tentu kalau dia dari sini, kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti. Tapi kita nggak bisa berbuat apapun,” lanjutnya.
Dia mengingatkan para menteri untuk sadar dengan posisinya masing-masing.
Tujuannya agar tidak offside dalam memberikan statemen kepada publik.
"Saya lebih memandang sebagai orang politik, sadar nggak sih pada posisimu. Ini sudah terlalu bias. Pak Presiden mengingatkan, sadarlah engkau pada posisimu. Yuk menteri tugasmu bantu sektor ini'. Apa yang belum cetho?” tanyanya.
(BACA JUGA:Demo Tolak Jokowi 3 Periode Sempat Ricuh, Jubir Aliansi Mahasiswa: Kami Akan Bawa Massa yang Lebih Besar)
Dia mengaku sangat setuju dengan arahan Jokowi yang melarang menteri untuk bicara isu penundaan Pemilu.
"Itu Presiden sudah memperingatkan. Namanya Presiden mengingatkan. tugasmu sebagai menteri, nggak usah bicara itu. Menteri kan teknis. Apa iya pantes, misalnya seorang menteri Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kan nggak masuk," tuturnya.
Bambang Pacul menyebut jika yang bicara soal pemilu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masih masuk akal.
Sebab, masih ada berkaitan dengan tugasnya. "Masih masuk akal kalau yang bicara itu Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, sebaiknya nggak usahlah," urainya.
Diketahui, menteri yang pernah bicara penundaan pemilu adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Wacana penundaan Pemilu 2024 yang heboh belakangan ini terkait langsung dengan Luhut Panjaitan.
Dalam beberapa kesempatan, Luhut cukup vokal menyuarakan penundaan pemilu tersebut.
Untuk meyakinkan publik, Luhut Panjaitan mengklaim memiliki big data yang menunjukkan keinginan publik untuk menunda Pemilu 2024.
(BACA JUGA:Tegas! Jokowi Minta Semua Menteri Stop Bahas Soal Penundaan Pemilu Hingga Wacana 3 Periode)
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada pertemuan belum lama ini meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang melarang para menteri bicara isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Fadli Zon, sikap Presiden Jokowi sudah tepat. Sebab, jadwal Pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh KPU, DPR dan pemerintah.
“Saya kira itu langkah yang bijak. Karena pemilu sudah ada jadwalnya. Kita tahu jadwal tersebut telah disepakati DPR dan pemerintah,” ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
(BACA JUGA:Ssst! Fadli Zon Setuju dengan Sikap Jokowi: Permintaan Presiden Logis dan Rasional, Harus Didukung)
Fadli Zon menyebut pemerintah dan DPR menyepakati pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.
Para menteri, lanjut Fadli Zon, seharusnya fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi program masing-masing. Bukan mengurusi Pemilu 2024.
“Saya melihat permintaan presiden sangat logis dan rasional. Itu harus didukung. Sehingga publik tidak akan dengar lagi menteri sibuk dengan urusan penundaan pemilu. Fokus saja urus pekerjaaan yang belum terealisasi,” ucap politisi Partai Gerindra ini.
(BACA JUGA:Puan Setuju Jokowi Minta Menteri Tak Bahas Penundaan Pemilu, Mending Bahas Harga Bahan Pokok)
(BACA JUGA:Mendagri Bicara Soal Jokowi 3 Periode, Rizal Ramli: Mas Tito Itu Jenderal Polisi Cerdas Kok Kebablasan Ya)