News

Pemecatan Terawan Dinilai Kontroversi, DPR Minta Kemenkes Pelajari Aspek Hukum

Pemecatan dokter Terawan bisa berpengaruh buruk bagi sektor kesehatan Indonesia kedepan

Pemecatan Terawan Dinilai Kontroversi, DPR Minta Kemenkes Pelajari Aspek Hukum
dr Terawan Agus Putranto

JAKARTA, FIN.CO.ID - Mantan Menteri Kesehatan Dokter Terawan Agus Putranto akhirnya dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menyusul sederet kontroversi yang dilakukannya. 

Dalam surat Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) kepada Ketua Umum IDI yang bertarikh 8 Februari 2022, Ketua MKEK Pukovisa Prawiroharjo membeberkan sejumlah alasan mengapa pihaknya merekomendasikan pemecatan Terawan.⁠

⁠(BACA JUGA:Ini 'Dosa-Dosa' Dokter Terawan Sampai Dipecat dari IDI, Apa Aja Sih?)

Namun demikian, Pukovisa sendiri kini tidak lagi menjabat sebagai Ketua MKEK. Ia digantikan oleh Djoko Widyarto yang ditetapkan dalam Muktamar ke-31 di Banda Aceh pada 25 Maret 2022. ⁠

Kontroversi pemecatan Terawan dari IDI melalui mekanisme itu, mendapat sorotan dari politisi senayan. 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai putusan tersebut cukup berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran di Indonesia.

"Kenapa putusan ini berbahaya? Terus terang begini, dengan adanya rekomendasi MKEK ini saya khawatir akan menjadi yurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang, sehingga menyebabkan para dokter-dokter kita takut untuk mencoba dan berinovasi dengan berbagai riset-risetnya," ucap Dasco dalam keterangannya, dikutip Minggu 27 Maret 2022.

(BACA JUGA:Dokter Terawan Diberhentikan, PDSRKI Protes ke Ketua Umum IDI )

Dasco mengatakan, sebagai sebuah organisasi profesi yang diberikan kewenangan cukup luas oleh Undang-undang Praktik Kedokteran, IDI seharusnya dapat lebih mengayomi dan membina para anggotanya serta terbuka dengan berbagai inovasi dan kebaruan di bidang kesehatan, farmasi dan kedokteran.

Politisi partai Gerindra itu juga meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk memberikan atensi dan mengkaji rekomendasi yang dikeluarkan oleh MKEK IDI. Terutama dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan.

"Saya tegaskan bahwa ini bukan hanya soal pak Terawan ya. Tetapi ini tentang masa depan dunia kedokteran kita, masa depan dunia farmasi kita, agar lebih mandiri dan berdikari. Jangan sampai sebuah inovasi atau prestasi yang harusnya diapresiasi, ini malah diganjar dengan sanksi," tegas Dasco.

Sebagai informasi, Dokter Terawan dipecat dari keanggotaan IDI salah satunya dikarenakan melakukan promosi Vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai.

(BACA JUGA:Mantan Menkes, dr Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI)

Hal itu tertuang surat tertanggal 8 Februari 2022 Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat IDI. 

Surat MKEK tersebut diungkap oleh anggota IDI, Pandu Riono.

“Kasus Pelanggaran Etika Berat dokter Terawan cukup panjang. Hasil sidang MKEK pada tgl 8 Feb 2022 disampaikan pada @PBIDI kelanjutan hasil MKEK dan Muktamar IDI tahun 2018. Keputusan MKEK tersebut dibahas pada sidang khusus Muktamar IDI XXXI tgl 21-25 Maret 2022,” tulis Pandu melalui akun @drpriono1 seperti dikutip FIN pada Sabtu 26 Maret 2022. 

Dari keterangan pada postingannya itu, berdasarkan dari surat MKEK yang ditujukan kepada Ketua Umum PB IDI, terdapat alasan pemberhentian Terawan.

(BACA JUGA:Obati Penyandang Stroke Pakai Metode 'Cuci Otak', Dokter Terawan Dipecat)

Pertama, Terawan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK tanggal 12 Februari 2018 hingga saat ini.

Kedua, Terawan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang Vaksin Nusantara sebelum penelitian vaksin tersebut selesai. Keberadaan Vaksin Nusantara memang menjadi perdebatan dan polemik karena ketidakjelasannya.

Ketiga, Terawan bertindak sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI). 

Pembentukan badan tersebut dibentuk tanpa melalui prosedur sesuai tatalaksana dan organisasi (ORTALA) IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI.

(BACA JUGA:Selamatkan Banyak Pasien, Nasib Dr Terawan Pantas Diperjuangkan)

Keempat, Terawan menerbitkan Surat Edaran (SE) pada 11 Desember 2021 yang berisikan instruksi kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSKRI di seluruh Indonesia agar tidak merespons ataupun menghadiri acara PB IDI.

Kelima, Terawan mengajukan permohonan perpindahan keanggotaan dari IDI Cabang Jakarta Pusat ke IDI Cabang Jakarta Barat.

Salah satu syaratnya adalah mengisi form mutasi keanggotaan yang berisi pernyataan tentang menjalani sanksi organisasi dan/atau terkena sanksi IDI.

 

 

 

Berita Terkait