Webinar P3S: Hentikan Kegaduhan Terkait Usulan Penundaan Pemilu

Sementara, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengingatkan menunda pemilu adalah perbuatan menciderai reformasi dan sudah jelas ini cacat demokrasi.

"Saya kira ini bagian perampasan bahkan pemakzulan hak-hak sipil,  Saya bilang ini sistem sosialis, liberal dan progresif. Kalau di Amerika pemainnya adalah Senator Demokrat Bernie Sanders.

Ada 3 partai yang getol mendukung isu ini tapi dalam survei hanya 13 persen pemilih PAN mendukung ide ini, lebih parah lagi PKB yang mana 70 persen pemilihnya menolak penundaan pemilu dan Golkar 53 persen menolak.

"Saya kira Jokowi gagal dalam pemerimtahannya kalau di Korea Selatan dan Jepang kalau gagal mereka mindur bahkan ada yang bunuh diri.  Mana mungkin mau dilanjutkan 2 sampai 3 tahun survei di medsos mayoritas responden menolak justru isu kelangkaan minyak goreng yang lebih besar. Lihat saja belum lama ini survei dari Indopol menujukan elektabilitas Jokowi hanya 5,28 persen berada di urutan keempat," kata Jerry.

Jadi saat ini tambahnya, pemerintah lebih tegas lagi menolak penundaan pemilu, stop bikin gaduh, sesuai kesepakatan bersama, Pemilu digelar Febuari 2024 dan isu penambahan masa  jabatan dan penundaan pemilu dikubur saja.

Analis Politik Universitas Indonesia Reza Haryadi mengingatkan agenda gelap bisa saja dilakukan oleh partai politik yang mendorong wacana penundaan Pemilu 2024. Tujuannya untuk mengetahui reaksi publik terkait dengan ide tersebut.

"Bisa saja itu dilakukan untuk testing the water, menguji reaksi publik sekaligus mengkalkulasi sejauh mana peluang politik untuk merealisasikan wacana tersebut," katanya.

Jelas kata dia, wacana penundaan Pemilu 2024 hanya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang mendukung. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk berhati-hati kepada parpol yang mendukung dan mengusulkan wacana tersebut.

"Pemerintah sebaiknya berhati-hati agar tidak terjebak dalam polemik tersebut, tidak perlu merespons, serta tetap fokus pada agenda strategis pembangunan dan pemulihan situasi akibat pandemi," tandas Reza.

Disatu sisi urainya, jika wacana penundaan pemilu terus digulirkan parpol, maka akan mempengaruhi stabilitas politik dan demokrasi di Tanah Air. Apalagi, pada dasarnya penundaan pemilu itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat.