JAKARTA, FIN.CI.ID- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi heran dituduh oleh buzzer sebagai Kadrun atau kadal gurun.
Gara-garanya, Burhanudin Muhtadi hanya mengusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar bersikap menanggapi polemik wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurut Burhanudin Muhtadi, Jokowi harus memberikan klarifikasi sebab ada rumor berkembang bahwa ada keterlibatan Istana dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
(BACA JUGA: Wacana Tunda Pemilu Direstui Istana? PDI-P akan Minta Klarifikasi dari Jokowi)
"Saya tidak menuduh Pak Jokowi. Karena sudah banyak pihak yg mengaitkan dengan istana, saya saran Pak Jokowi mengklarifikasi dengan membuat pernyataan publik menolak ide penundaan pemilu," kata Muhtadi melalui akun Twitter-nya, Kamis 3 Maret 2022.
Namun, Muhtadi mengaku heran, menyarankan untuk Jokowi klarifikasi tetapi dia justru dituduh Kadrun oleh para buzzer.
"Repot berpikir waras. Di sini saya dituduh kadrun, di buzzer sebelah saya dituduh sebagai cebong," tulisnya.
(BACA JUGA: Debat Tunda Pemilu, Pengamat: Kapan Indonesia Bisa Jadi Negara Maju?)
Presiden Jokowi sudah beberapa kali dengan tegas telah menolak usulan 3 periode.
Tetapi menurut Burhanudin Muhtadi, Jokowi hanya menolak 3 periode tetapi belum menolak usulan perpanjang masa jabatan atau penundaan pemilu 2024.
"Statement ini Pak Jokowi hanya menolak presiden tiga periode, bukan penundaan pemilu yg punya implikasi perpanjangan masa jabatan beliau hingga 2027" katanya.
Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq