Nasional . 24/02/2022, 14:32 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang dikenal sebagai Cak Imin memberi usul agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur.
Cak Imin ingin Pemilu 2024 diundur karena perbaikan ekonomi tidak boleh terganggu dengan kontestasi pemilu.
"Saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," kata Cak Imin saat berada di gedung DPR, Jakarta pada Rabu (23/2/2022).
Akan tetapi, usulan dari Cak Imin itu mendapat banyak penolakan dari publik.
(BACA JUGA:Ikut Geram, Komedian Papa Zidan Sindir Menag Yaqut: Mungkin Waktu Lahir Nggak Diadzanin, Tapi Digonggongin!)
(BACA JUGA:Warga Minangkabau: Haram Hukumnya Menag Yaqut Injak Tanah Minang, Jangan Coba-coba, Ini Islam Sejati!)
Salah satu orang yang menolak usulan Cak Imin adalah Guru Besar lmu Pemerintahan IPDN Johermansah Djohan.
Johermansyah Djohan menilai jika Pemilu 2024 diundur maka bisa saja menimbulkan konflik politik nasional.
"Jadi kalau bikin usulan sebagai pimpinan bangsa jangan pengarep-arep, jangan terlalu bebas gitu ya, harus kuat dasar konstitusinya," ucap Johermansah Djohan, dikutip dari ANTARA pada Kamis (24/2/2022).
Usulan Cak Imin disebut Djohan tidak berkaitan sama sekali dengan aturan dalam konstitusi Indonesia.
(BACA JUGA:Kemenag Bantah Gus Yaqut Bandingkan Suara Azan dengan Gongongan Anjing: Menag Sedang Mencontohkan!)
(BACA JUGA:Serangan Rusia ke Ukraina Dapat Lampu Hijau Putin, Ledakan Terdengar di Kyiv)
Sehingga Djohan mengimbau kepada Cak Imin untuk tidak terlalu berharap usulannya bisa terwujud.
Djohan pun mengungkapkan bahwa secara konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sudah ada aturan yang jelas mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Tertuang di dalam pasal 7 UUD1945 sudah diatur dan sudah dibatasi masa jabatan presiden hanya satu kali masa jabatan.
Jika meihat kondisinya sekarang, karena Jokowi sudah lalu lanjut dari 2014-2019 ke 2019-2024 maka tidak ada ruang lagi untuk menambah masa jabatan.
(BACA JUGA:Waduh! Main di Belakang Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani Terbukti Buat Video Mesum Bareng Aktor RWM?)
(BACA JUGA:Heboh Desainer Indonesia Dituduh Beli Organ Manusia dari Brazil, Sosoknya Pernah Buat Tas Tulang Manusia?)
"Sekarang kalau ada usul perpanjangan gimana ngaturnya. Pilkada sekarang kan lagi rame juga, konteks ini untuk mengundur Pilpres. Slotnya itu tidak ada dalam konstitusi kecuali ada amandemen konstitusi," pungkasnya.
Lebih lanjut, Djohan menyangka usulan tersebut didapat dari dukungan mitra koalisi di parlemen.
Menurutnya, apabila mayoritas di parlemen setuju masa jabatan presiden diperpanjang maka amandemen UUD bukanlah suatu hal yang mustahil.
"Saya kira kalau dilihat dari konstelasi kekuatan politik, ya bisa aja kalau memang berani," ucap Johermansyah.
(BACA JUGA:KPK Kembangkan Kasus Korupsi DAK 2018, Mau Usut Pihak Bertanggung Jawab Lainnya)
(BACA JUGA:Dinilai Bandingkan Suara Azan dengan Gonggongan Anjing, Tagar #TangkapYaqut Treding di Twitter)
"Kan (PKB) ini bagian dari koalisi besar, lalu didukung tidak koalisi besar itu perubahan konstitusi itu secara politik formal," sambungnya.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id