JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama dengan Kementerian/Lembaga anggota BNPP akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI di perbatasan negara. Dalam waktu dekat ini BNPP berencana akan melaksanakan kegiatan ekshibisi ke pulau-pulau terluar yang masuk dalam wilayah Provinsi Banten.
Wilayah perbatasan bukan hanya wilayah NKRI yang berbatasan darat dengan negara tetangga, tetapi juga wilayah yang berbatasan laut maupun udara di atasnya. Provinsi Banten mungkin belum terlalu disorot memiliki daerah yang masuk ke dalam perbatasan negara, namun pada kenyataannya di bagian selatan Provinsi Banten terdapat pulau-pulau terluar.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Robert Simbolon, mengungkapkan Provinsi Banten memiliki 81 pulau-pulau terluar, dimana dari 81 pulau itu 3 diantaranya berstatus sebagai Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang juga telah ditetapkan di dalam Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017 tentang 111 PPKT.
PPKT sendiri dibagi menjadi dua yaitu PPKT tidak berpenduduk dan PPKT berpenduduk. PPKT tidak berpenduduk pengelolaannya akan dititikberatkan pada pertahanan keamanan dan lingkungan.
Sementara pembangunan PPKT berpenduduk merupakan bagian dari pembangunan Kecamatan Lokasi Prioritas, dimana pengelolaannya akan diarahkan pada kesejahteraan masyarakat, pertahanan keamanan, dan lingkungan melalui Pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi; Pembangunan sarana prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih; Peningkatan/pemberdayaan masyarakat; Dukungan permodalan dan sarana prasarana penggerak ekonomi; Pembukaan akses pasar dalam negeri dan luar negeri; dan Penguatan ekosistem lingkungan. Sehingga diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan PPKT.
Robert mengungkapkan PPKT yang masih menjadi wilayah Provinsi Banten tersebut berdekatan dengan Pulau Natal atau Christmas Island yang masuk dalam wilayah teritorial negara Australia.
"Dalam kaitan ini Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP melalui Bapak Sekretaris BNPP Restuardy Daud telah memberikan arahan kepada kami selaku Deputi I, dibantu oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara, untuk mempersiapkan langkah-langkah yang kita perlukan," ujar Robert, dikutip Selasa (18/10/2021).
BACA JUGA: Butuh Dukungan Infrastruktur, Bupati Sitaro Temui Sekretaris BNPP
Robert menambahkan saat ini BNPP sedang mempersiapkan skenario pelaksanaan kunjungan ke pulau-pulau terluar tersebut.
"Kita akan melakukan langkah-langkah persiapan untuk melakukan ekshibisi di pulau-pulau itu, mungkin nanti pilihannya adalah kita akan kunjungi salah satu pulau yang berpenduduk walaupun tidak berstatus sebagai PPKT, sekaligus akan kita rangkaikan dengan kunjungan kepada tiga PPKT. Mungkin tidak semuanya bisa kita singgahi tetapi paling tidak kita bisa lihat dari jarak-jarak tertentu nanti," tambahnya.
Sebagai informasi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pengelolaan PPKT merupakan bagian dari Prioritas Nasional ke-7 yang mandatnya berada dalam KP 1 Penguatan Keamanan Dalam Negeri dimana pada salah satu poinnya adalah Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar.
Indonesia mempunyai 111 PPKT yang terdiri dari 42 PPKT berpenduduk dan 69 PPKT tidak berpenduduk. 49 PPKT tidak berpenduduk masuk ke dalam Prioritas Nasional (RPJMN) 2020-2024. (nrm/git/fin)
