28, October, 2021

Tegas! Kementerian PUPR Tampik Isu Proyek Infrastruktur Mangkrak

 

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan, hingga saat ini tidak satupun proyek pembangunan infrastruktur yang ditangani dalam kondisi mangkrak atau terhenti pembangunannya. Hal itu menyusul rumor soal berhentinya pembangunan Tol Padang – Sicincin akibat pembebasan lahan yang sulit, karena kurang dukungan politis dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pembangunan Tol Padang – Sicincin yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) memang terkendala permasalahan pembebasan lahan. Namun demikian, hal itu tidak berarti Hutama Karya mundur dari proyek Tol yang menjadi bangian dari Jaringan Tol Trans Sumatera tersebut.
“Bukan mandek, kalau namanya pekerjaan konstruksi itu ada masalah pembebasan tanah, belum ada kesepakatan dengan warga, dengan masyarakat itu kan kita perlu waktu lebih lama. Ini terjadi di manapun, tidak hanya Padang – Sicincin. Jadi di ruas-ruas lain juga ada masalah yang sama, kita selesaikan. Di (proyek) bendungan juga begitu kita selesaikan,” ujar Endra menjawab pertanyaan Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (4/5).
Endra menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi indikasi suatu proyek bisa disebut mangkrak, yaitu sudah tidak ada kontraktor pelaksana proyek, tidak ada investornya lagi atau ada masalah dalam pembiayaan, hingga terjadinya permasalahan hukum.
“Nah kalau proyek Tol Padang – Sicincin kan tidak ada, artinya disana masih ada Hutama Karya yang masih bekerja, uangnya juga tersedia dan tidak ada masalah hukum. Jadi saya kira ini tinggal bagaimana pemerintah daerah bersama masyarakat mempercepat proses pengadaan tanahnya,” kata dia.
Endra mengakui, Kepala Daerah sebelumnya memang terkesan lambat dalam memberikan dukungan terkait masalah pembebasan lahan. Namun demikian, seiring dengan adanya pergantian pimpinan daerah, maka pembangunan Tol Padang – Sicincin bisa lebih lancar lagi.
“Saya kira dengan pemerintahan yang baru, sekarang di Sumatera Barat dengan Gubernur baru dan Bupati baru, Walikota baru mudah-mudahan ada spirit baru disitu, hingga pengadaan tanahnya lebih cepat,” tuturnya.
Namun jika memang hal itu masih belum mampu mengatasi persoalan, Endra menyebut masih bisa diupayakan dengan cara lain, seperti perubahan Trase, hingga menggunakan jalur konsinyasi.
“Tapi sejauh ini kita belum ada kearah sana, kita masih stay dengan apa yang ada (rencana awal). Tapi mudah-nudahan dengan pergantian (Kepala Daerah) ini bisa lebih kondusif, cepat dan saya kira Pak Guberbur, Bupati dan Walikota punya komitmen untuk itu. Kalau daerah lain bisa, seharusnya disana bisa juga,” pungkasnya.
Sebelumnya,  pembangunan Tol Padang-Sicincin sempat dikabarkan distop oleh PT Hutama Karya (Persero) karena terkendala dalam pembebasan lahan.
“Pembebasan lahan masih menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan, meski demikian progress yang tidak begitu signifikan ruas tol ini bukan karena pembangunan yang labat, tapi perusahaan hanya dapat mengerjakan konstruksi tol sesuai lahan yang telah dibebaskan,” kata Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro, (8/3)
Maka itu, beberapa rencana alternatif pun mulai dipikirkan. Mulai dari pengajuan penetapan lokas baru, relokasi trase, hingga koordinasi dengan berbagai pihak dalam pembangunan. Karena dinyatakan oleh masyarakat sekitar tahan sekitar pembangunan merupakan tanah pusaka dan produktif.
“Tapi prosesnya kami mengikuti sepenuhnya keputusan yang telah ditetapkan regulator,” ungkap Koentjoro. (git/fin)

Rekomendasi Berita Terbaru

Populer